
Barakata.id, Jakarta – Program bantuan atau subsidi gaji untuk pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta akan berlanjut sampai tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat menjaga tingkat daya belu masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
“Bantuan subsidi gaji, itu akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Jokowi, Senin (7/9/20) ini.
Pada jumpa pers secara virtual itu, Airlangga menegaskan bahwa pemberian bantuan untuk pekerja dilanjutkan hingga 2021 demi menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah rencana pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun, lanjut Airlangga, pemerintah masih belum menentukan apakah jumlah nominal subsidi sama dengan yang diberikan pada tahun ini. Termasuk jumlah pekerja yang akan menerima bantuan, dan berala lama bantuan itu akan diberitakan.
Untuk diketahui, tahun ini pekerja bergaji di bawah Rp5 juta mendapat bantuan subsidi sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan sehingga total yang akan diterima pekerja sebanyak Rp2,4 juta. Pencairan dilakukan setiap dua bulan atau Rp1,2 juta sekali transfer.
Baca Juga :
* Mau Dapat Bantuan Pekerja Rp600.000? Dorong HRD Lapor ke BP Jamsostek
* Bantuan Pekerja Rp600.000 Tahap II Segera Cair, Siap-Siap Cek Rekening Lagi
Uang subsidi tersebut dikirim langsung ke masing-masing rekening milik pekerja yang datanya sudah tervalidasi di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerima subsidi gaji sebanyak 15,7 juta pekerja.
Namun, hinggga Selasa (1/9/20) lalu, penyaluran yang sudah terealisasi baru kepada 1,9 juta pekerja. Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data calon penerima bantuan sebanyak 5,5 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
Data itu diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, BPJS Ketenagakerjaan memberikan data 2,5 juta pekerja, dan tahap kedua sebanyak 3 juta pekerja.
Evaluasi program bantuan
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas program bantuan subsidi gaji ini sebelum menentukan kelanjutan program serupa pada 2021.
“Tentu pertama sekali lagi kami akan melihat efektivitas program ini untuk kepentingan dongkrak perekonomian nasional, tentu akan melihat kondisi perekonomian pada 2021,” kata Ida, Kamis (3/9/20) lalu.
Baca Juga :
* Bantuan Gaji Pekerja: Rekening Bank Swasta Kok Belum Dapat? Sabar, Pasti Masuk…
* Belum Dapat Bantuan Pekerja? Minta Perusahaan Segera Setor Nomor Rekening, Terakhir 31 Agustus
Ida mengatakan, evaluasi akan dilakukan bertahap. Menurut dia, pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan bantuan pekerja ini, salah satunya nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tak aktif.
Untuk itu, ia meminta agar pekerja memberikan nomor rekening yang masih aktif. Dengan demikian, penyaluran bantuan bisa dilakukan dengan cepat.
“Kami ingin sampaikan ke teman-teman pekerja untuk menyerahkan nomor rekening aktif untuk memberikan kemudahan kepada kami dalam mentransfer ke teman-teman pekerja,” ujarnya.
Progan bantuan sosial lain
Menko Perekonomian, Airlangga melanjutkan, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet hari ini sudah memberi mandat agar pemerintah bisa meneruskan beberapa program bantuan sosial (bansos) jenis lain. Misalnya, Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta per penerima.
“Itu (bantuan untuk UMKM) akan dilanjutkan,” kata Airlangga.
Baca Juga :
* Cek Rekening, Jokowi Luncurkan Subsidi Gaji Pekerja Hari Ini
* Siapa Pekerja yang Dapat Bantuan Rp600.000, Apakah Kamu Masuk Kriteria? Cek di Sini
Begitu juga dengan program bansos Kartu Prakerja dan bansos tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Sembako.
“Sehingga, program diharapkan untuk masih jaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi covid,” kata dia.
Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan melakukan distribusi Vaksin Merah Putih pada tahun depan. Targetnya, Kementerian Kesehatan akan mendistribusikan sekitar 30 juta vaksin.
Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp3,8 triliun pada tahun ini. Sementara anggaran jangka panjang (multiyears) akan mencapai Rp37 triliun.
*****
Editor : YB Trisna
Sumber : CNNIndonesia.com/ Detik.com