Barakata.id, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disebut sudah menghabiskan Rp90,45 miliar untuk menyewa influencer. Anggaran itu digelontorkan sejak tahun 2014.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan, data tersebut diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi.
Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.
“Anggarannya mencapai Rp90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi dalam diskusi Kamis (20/8/20).
Baca Juga :
Jokowi: Segera Kucurkan Bansos dan Insentif untuk UMKM
Egi mengatakan secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.
Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp535,9 miliar.
“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah,” kata dia.
Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.
Namun yang unik, anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI.
“Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun nilai pengadaan mencapai Rp937 miliar,” ujarnya.
Pemerintahan Jokowi tak pede
Dari temuan tersebut, ICW kemudian membuat sejumlah catatan. Salah satunya adalah pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan masih berjalan hingga saat ini.
“Dari situ nampak Jokowi tak percaya diri (pede) dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer,” ujar Egi.
Baca Juga :
Prabowo kepada Kader Gerindra: Patuhi dan Bantu Jokowi Atasi Corona
Menurut Egi, pemerintahan Presiden Jokowi nampak tak pede dengan program-program yang mereka buat sendiri. Hal ini, menurut Egi, nampak dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer.
“Nampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer,” ujar dia.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan keberadaan influencer ini berbahaya mencederai demokrasi jika terus dibiarkan. Banyak di antara mereka bersuara karena pesanan saja. Hal ini, kata dia, tak ada bedanya dengan iklan. Namun dengan tingkat transparansi yang lebih tak jelas.
“Yang masalah dengan influencer, publik tak bisa membedakan mana yang pendapat pribadi mana yang sendiri karena iklan. Mungkin beberapa orang bisa mengira-ngira, tapi kebanyakan tidak,” kata Asfinawati.
*****
Sumber : Tempo.co
