Barakata.id, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar mendiskusikan anjloknya harga telur dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Blitar.
Baca juga : Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing, Bahas Jalan Rusak Seperti Sungai Mati
Diskusi ini dihadiri oleh tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yakni Suwito Saren Satoto, Mujib SM, Abdul Munib, Susi Narulita, Forkompincam Kademangan, dan puluhan anggota PPRN.
Acara tersebut dilaksanakan dikediaman Ketua PPRN Blitar, Rofi Yasifun pada Selasa siang (22/2/2022).
Rofi menyampaikan bahwa peternak telur di Blitar saat ini kondisinya sudah stadium empat. Artinya, mereka sudah tidak mampu lagi untuk berproduksi karena biaya pakan yang tidak seimbang dengan harga jual telur dipasaran.
Menurut ketua PPRN Blitar hal itu disebabkan adanya perusahaan peternakan besar atau yang biasa disebut integrator turut andil dalam memproduksi telur. Sehingga terjadi kelebihan pasokan (over supply) di pasaran yang membuat harga telur jatuh cukup dalam.
Disamping itu sambung Rofi, saat ini peternak mandiri terus tergerus. Mereka tidak dapat bersaing dengan integrator yang memiliki tingkat efisiensi kerja sangat tinggi dan memiliki integrasi usaha dari hulu hingga hilir.
Ia juga menambahkan, dalam memenuhi kebutuhan atau menjalankan budi daya integrator mendapat keuntungan lebih banyak dibanding peternak rakyat. Mereka bisa memenuhi berbagai kebutuhan secara mandiri dan mudah.
Sementara itu peternak rakyat hanya bergerak di sektor budi daya yang mengharuskan membeli bibit day old chicken (DOC), pakan dan obat-obatan semua itu hanya bisa didapatkan dari integrator.
Belum lagi, integrator kerap memberi harga yang lebih tinggi kepada peternak rakyat dibandingkan untuk kebutuhan sendiri.
Baca juga : Rekomendasi Pansus Greenfields, DPRD Kabupaten Blitar Molor Alasannya Belum Cukup Bukti
“Ini yang membuat peternakan rakyat semakin terhimpit. Peternak rakyat sudah membeli produk dari integrator. Di sisi lain mereka juga harus bersaing budi daya. Semua segmen dilahap habis perusahaan besar,” ungkap Rofi.
Dari diskusi itu, ada dua permintaan yang disampaikan PPRN Blitar kepada DPRD Kabupaten Blitar, yaknik jangka pendek dan jangka menengah panjang.
Jangka pendek
- Pemerintah segera melakukan penyerapan telur supaya harga telur kembali naik.
- Pemerintah diminta untuk memberikan kontribusi untuk menurunkan harga pakan.
Jangka menengah panjang
Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk memberlakukan pembatasan DOC dan grand Parent Stock (GPS) sebesar 10 sampai 30 persen.
