Home Nusantara Insan Pers Belum Sepakat, Presiden Jokowi Sudah Teken Perpres Publisher Rights

Insan Pers Belum Sepakat, Presiden Jokowi Sudah Teken Perpres Publisher Rights

Perpres Publisher Rights
Presiden Jokowi di acara HPN 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/24). (F: barakata.id/ist)
DPRD Batam

Barakata.id, Jakarta – Kendati belum ada kesepakatan bulat di antara insan pers, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights (hak-hak penerbit). Presiden menegaskan, penandatanganan perpres itu merupakan desakan dari Dewan Pers dan asosiasi media.

Ketika menyampaikan pengumuman pengesahan perpres tersebut, Jokowi menyadari, aspirasi insan pers tidak benar-benar bulat. Ada perdebatan panjang dan perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital, maupun platform digital besar.

artikel perempuan

“Kita harus timbang terus implikasinya. Setelah mulai ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan pers maupun asosiasi media,” kata Jokowi di acara Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/24).

BACA JUGA : Kenapa Publisher Right Platform Digital Sepatutnya Ditolak Masyarakat Pers?

Perpres Publisher Rights menjadi pembahasan hangat di kalangan insan pers. Sejumlah pasal dalam perpres itu dianggap sebagian asosiasi perlu direvisi. Salah satunya tentang verifikasi media oleh Dewan Pers.

Di antara organisasi perusahaan pers yang berkeberatan sejak awal dengan perpres itu adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Namun, SMSI harus berbesar hati karena perpres tersebut akhirnya ditandatangani juga oleh Presiden Jokowi.

“Sekarang sudah menjadi peraturan presiden, ya kami menerimanya,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus, beberapa saat setelah perpres diumumkan pengesahannya oleh Presiden Jokowi.

Firdaus mengatakan, SMSI menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari proses perjuangan. Dan ia pun menerima penerbitan perpres tersebut tanpa kecuali. Dan ia pun

“Karena sudah jadi aturan, tidak ada masalah walaupun SMSI tetap menolak pasal dalam perpres yang mengharuskan media untuk verifikasi Dewan Pers.” kata Firdaus dalam keterangannya kepada kelompok media SMSI, kemarin.

BACA JUGA : LBH Pers Luncurkan Buku Protokol Keamanan Jurnalis, Sekjen SMSI: Perlu Diajukan Menjadi Mata Uji Kompetensi

Menurut Firdaus, persyaratan perusahaan media pers harus diverifikasi oleh Dewan Pers adalah titik balik pertumbuhan perusahaan pers yang luar biasa di masa reformasi. Sebelum era reformasi di masa Orde Baru, perusahaan media diharuskan memiliki surat izin usaha penerbitan oleh Departemen Penerangan RI.

“Sekarang peraturan presiden tentang publisher rights mengharuskan perusahaan media diverifikasi oleh Dewan Pers, apa bedanya dengan pengelolaan media di masa Orde Baru?” kata dia.

Terpisah, tokoh pers yang juga ahli pers Wina Armada Sukardi yang diwawancarai Radio Elshinta, Selasa malam beberapa jam setelah pengumuman tentang pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Jokowi, mengatakan, pengesahan perpres tersebut sangat prematur.

Menurutnya, di saat banyak perusahaan pers berskala kecil sedang berjuang untuk bisa hidup, dalam terjangan badai distrupsi teknologi, sekarang malah diadang dengan perpres yang membatasi usaha mereka, dengan mengharuskan ini dan itu.

BACA JUGA : Ketua Dewan Pers: Berita Tanpa Data Bakal Ditinggalkan

“Anehnya rancangan perpres itu disodor-sodorkan oleh sekelompok kalangan pers yang punya akses ke kepresidenan. Ini kan sama dengan mengundang pihak pemerintah untuk ikut cawe-cawe, ikut campur dalam urusan pers yang memiliki kemerdekaan. Ini bisa jadi nanti akan berakibat penurunan ideks kemerdekaan pers,” kata Wina Armada.

Menarik Garis

Ketua SMSI Firdaus menyebut penerbitan perpres telah menarik garis.

“Perpres menjadi satu hal dan perjuangan SMSI adalah hal lainnya. Tapi biarlah masing-masing akan ada jalannya,” kata dia.

“Saya mengimbau seluruh pengurus dan anggota SMSI untuk menyesuaikan langkah bisnis dan persyaratan agar terverifikasi oleh Dewan Pers. Sambil kita menyiapkan kiat-kiat bisnis dan langkah apa yang akan kita ambil di masa akan datang,” ujarnya.

SMSI, lanjut Firdaus, mengisyaratkan akan mengambil langkah – langkah untuk menyelamatkan hidup 2.000 lebih media start up dan kecil yang dinaunginya. (bar)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari bergabung di Grup Telegram "KATA BARAKATA", caranya klik link https://t.me/SAHABATKATA kemudian join.