Home Kepulauan Riau APBD Karimun Defisit Hampir Rp200 Miliar

APBD Karimun Defisit Hampir Rp200 Miliar

141
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyebutkan anggaran OPD tahun ini akan dipangkas karena APBD mengalami defisit hampir Rp200 miliar. (F: Barakata.id/Abdul Gani)

Karimun – Keuangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami defisit hampir mencapai Rp200 miliar. Jika pada APBD murni 2019 APBD Karimun sebesar Rp1,5 triliun lebih, maka pada APBD perubahan menjadi tak sampai Rp1,4 triliun.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, saat ini draft APBD perubahan itu sudah disampaikan ke DPRD Karimun untuk dilakukan pembahasan. Ia mengaku belum mendapat rincian pasti angka penurunan atau besaran defisit yang dialami keuangan daerah.

“Berapa nilai jelasnya, nanti akan muncul saat pembahasan APBD perubahan bersama DPRD (Karimun). Gambarannya, memang terjadi penurunan hampir Rp200 miliar, atau lebih dari Rp100 miliar,” katanya di Tanjungbalai Karimun, akhir pekan lalu.

Baca Juga : Pemprov Kepri Masih Payah Garap Potensi Laut

Karena defisit keuangan itu, lanjut Rafiq, pihaknya terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Banyak kegiatan di dinas, kantor, badan, dan bagian yang terpaksa dipangkas.

“Ya pasti terjadi rasionalisasi, semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) kena. Baik itu dana Administrasi Umum (Adum), tunjangan kinerja dan sebagainya. Termasuk juga berimbas kepada proyek-proyek itu, yang nanti kita akan bahas bersama teman-teman di DPRD,” katanya.

Menurut Rafiq, terjadinya defisit anggaran tahun ini disebabkan berbagai faktor di antaranya, tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD), menurunnya dana bagi hasil migas dan turunnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

“Sebenarnya ini (defisit) bukan hanya dialami Karimun saja, tapi hampir di semua daerah. APBN saja terus mengalami devisit. Itu salah satu yang membuat transfer dana ke daerah turun,” katanya.

Meski demikian, Rafiq memastikan pemangkasan kegiatan itu tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan rencana pembangunan daerah yang sudah disusun. Menurut dia, kegiatan pembangunan prioritas tetap dilaksanakan tahun ini.

Baca Juga : Pendapatan Batam Tahun 2020 Diproyeksi Rp2,854 Triliun

Soal anggaran pembangunan tersebut, Rafiq mengacu pada terdapatnya anggaran di masing-masing desa di Kabupaten Karimun. Setiap desa sudah mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai mencapai Rp100 miliar lebih.

“Dana untuk desa itu bersumber dari pemerintah pusat dan Pemkab Karimun. Jadi saya rasa pembangunan tidak akan terganggu,” kata dia.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki dana untuk kelurahan, yang sebelumnya dikelola Pemkab Karimun kini telah diserahkan seluruhnya kepada masing-masing kelurahan.

“Artinya, kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan sudah ada anggarannya tersendiri, dan itu sudah berjalan. Tinggal proyek-proyek besar saja yang akan ditangani Pemkab Karimun,” ujarnya.

*****

Reporter : Abdul Gani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here