Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dianggap masih payah dalam menggarap potensi laut di wilayah tersebut. Padahal, wilayah Kepri terdiri dari sekitar 96 persen, dan hanya 4 persen daratan.
Dengan kondisi luasnya lautan yang melingkupi wilayah Kepri, seharusnya pemerintah setempat dapat memaksimalkan program pemberdayaan dan eskplorasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga : Kunjungan Wisman Tingkatkan Perekonomian Kepri
Yang terjadi selama ini, keuangan Pemprov Kepri masih terlalu mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah di Tanjungpinang, Sabtu (22/6/19).
“Selama ini APBD kita masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat, karena belum bisa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada,” katanya, dikutip dari Antara.
Politisi PKS itu menyatakan, potensi laut yang bisa dikelola salah satunya pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
Ia mencontohkan beberapa turunan bisnis dari ruang laut 0-12 mil yang bisa digenjot Pemprov Kepri, antara lain labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.
Baca Juga : Polda Kepri Kini Punya Kapal Patroli Canggih untuk Jaga Laut
Menurutnya, PAD Kepri yang bisa dihasilkan dari sektor tersebut dalam setahun mampu menembus angka Rp6 triliun rupiah.
“Sementara total PAD Kepri selama ini hanya sekitar Rp1 trilun, belum ditambah dana perimbangan pusat,” kata dia.
Iskandar mengatakan, DPRD terus mendesak Pemprov Kepri terkait regulasi pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Terutama berkaitan dengan uang retribusi jasa labuh jangkar yang sampai saat ini belum sepeser pun masuk ke kas daerah.
*****
