Barakata.id, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melaporkan rencana Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk percepatan pembangunan di Kota Batam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi yang digelar KPK di Batam, Selasa (19/4/22).
Rudi mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi baik di lingungan Pemko Batam maupun BP Batam. Ia menyebutkan, perencanaan Pemko dan BP Batam saat ini sudah disatukan, sehingga pembagian dan wilayah kerja sudah terbagi dengan jelas.
“BP Batam misalnya, tugas utamanya adalah meningkatkan investasi di Batam. Sehingga semua kebutuhan yang menyangkut investasi akan ditangani oleh BP Batam,” kata pria yang juga menjabat Kepala BP Batam itu.
BACA JUGA : Sinergi Antarinstansi Demi Pembangunan Batam
Rudi juga melaporkan terkait sejumlah rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemko dan BP Batam tahun ini. Di antaranya seperti pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim, peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya.
“Mudah-mudahan tahun 2024 selesai semua, sehingga ke depan akan mampu mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Batam,” ujarnya.
Rudi mengungkapkan, rencana mengupgrade alat tapping box (pencatat transaksi). Seperti diketahui, melalui tapping box upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan.
“Maka perlu diupgrade ke hal yang lebih baik. Maka hari ini rapat aksi baru, yang diserahkan kepada Pemda bukan di KPK lagi. Dulu KPK melalui Bank Riau, kini kepala daerah disuruh inovasi bagaimana aksi pendapatan daerah meningkat,” katanya.
BACA JUGA : 5 Sektor Prioritas Pembangunan Batam, Pelabuhan hingga Bandara
Rudi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menindaklanjuti hal ini. Menurutnya, semakin banyak alat yang terpasang akan semakin mengoptimalkan upaya tersebut.
Ia berharap hal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menggenapi usaha peningkatan ekonomi yang dilakukan di Pemko Batam maupun BP Batam.
“Kalau Allah izinkan apa yang kita usahakan di Pemko maupun BP Batam, semua tempat yang banyak orang dapat hasil duit. Kalau keduanya dapat uang masuk besar, jayalah Batam ini, dan ini untuk masyarakat Batam juga,” kata dia.
Rapat itu uga dihadiri Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah 1 Sumatera Maruli Tua Manurung, Serta Sekda dan Kepala Bapenda se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
BACA JUGA : Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Ekonomi Batam
Di acara itu, Maruli Tua Manurung, memberikan apresiasi terhadap sejumah perencanaan yang dilakukan Pemko maupun BP Batam.
Ia berpesan agar seluruh daerah di Kepri dapat meningkatkan sistem administrasi terutama pada sektor perpajakan. Sehingga dengan demikian peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nantinya akan sejalan dengann peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau sistem administrasi kita lemah, pasti akan percuma meskipun PDRB nya tinggi. Karena akan terjadi kebocoran,” kata dia.
Karena itu, Maruli juga berpesan kepada semua Bapenda se-Kepri untuk dapat benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada. Kemudian, pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada lagi ditemukan kasus-kasus korupsi di Kepri.
“Kami memang saat ini fokus untuk upaya pencegahan. Sekali lagi saya ingatkan perkuat sistem administrasinya sehingga segala bentuk celah tindak pidana korupsi dapat kita cegah,” katanya. (ybt)
