Home Nusantara Isu Dugaan Konspirasi Terkait Pengangkatan Kepala Sekolah di Blitar Menguat, LSM MAKI...

Isu Dugaan Konspirasi Terkait Pengangkatan Kepala Sekolah di Blitar Menguat, LSM MAKI Beberkan Ini

Sekretaris LSM MAKI Blitar bersama La Nyalla
Sekretaris LSM MAKI Blitar (baju putih) saat bersama Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : Istimewa)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Isu mutasi kepala sekolah di kabupaten Blitar yang diduga menyalahi aturan, dan terkesan adanya dugaan konspirasi dengan pengambil kebijakan menjadi isu center di kalangan pendidik, dan menjadi topik hangat setelah isu ini ditangkap salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Blitar. 

Buktinya, Sekretaris LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Blitar, Mariono Setyo Budi, Senin (22/11/2021) di salah satu cafe di kota Blitar menuturkan bahwa isu itu sudah menjadi bahan pembicaraan para kepala sekolah di kabupaten Blitar, yang mestinya bisa dipromosikan malah tidak dipromosikan jabatannya, bahkan sebaliknya.

Kata dia, hal itu sangat aneh, dan itu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Permendikbud) No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, harus mempunyai Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari lembaga yang sah ditunjuk oleh Kemendikbud.

Baca juga : MAKI Siap Bantu APH Bongkar Dugaan Kerugian Negara Ratusan Juta Mengalir ke RSUD Srengat

“Dan kami punya contohnya,” kata Budi yang biasa dipanggil Kempes.

Kendati demikian, Kempes tidak menyebut siapa contoh yang ia maksud Akan tetapi, dirinya mengatakan bahwa dia (kepala sekolah yang ia maksud) berinisial T seorang perempuan. Katanya lagi, T sekarang menjabat sebagai kepala sekolah taman kanak-kanak di kecamatan Wlingi.

“Ya dia yang saya maksud. Tetapi banyak, itu salah satunya,” ungkapnya.

Baca juga : Soal Pansus Empat Fraksi, Ada Yang Menilai Latah dan Hanya Pencitraan

Disamping itu, menurutnya, terkait penugasan dan periodisasi kepala sekolah telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Pasal 12 Tahun 2018, bahwa seorang kepala sekolah tidak boleh menjabat lebih dari 12 tahun. Dimana, dalam setiap periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun.

“Jadi tidak boleh lebih 3 kali, wong itu sudah aturan. Mau apalagi, boleh dilanggar? dan seperti itu diduga ada,” ujar Sekretaris MAKI ini.

Sementara, Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Haris saat di konfermasi terkait hal tersebut, panjang menjelaskannya. Tetapi dirinya mengatakan masih off the record. Karena, apa yang telah disampaikannya belum bisa menjadi konsumsi berita. Perlu dikoordinasikan lagi kepada pimpinan.

Baca juga : DPRD Blitar Minta Inspektorat Segera Tangani Secara Komperhensif Soal Pembelian Mesin PCR RSUD Srengat

“Jangan dulu ya mas. Ini masih off the record,” kata Haris saat ditemui di teras kantor Bank Jatim, kantor bupati Blitar lama, yang beralamatkan di Jalan Sudanco Supriyadi, kota Blitar, pada Senin (22/11/2021).

Kemudian, sejak berita ini diunggah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Luhur Sejati tidak bisa dihubungi melalui sambungan telepon, pada hari yang sama. (jun)

SebelumnyaPemdes Kemloko Gelar Pilkades PAW, Bupati Blitar Berharap Ada Peningkatan PAdes oleh Kades Baru Ini
SelanjutnyaPemrov Sumut Belajar Survei Herd Immunity dari Batam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin