Home Nusantara Soal Pansus Empat Fraksi, Ada Yang Menilai Latah dan Hanya Pencitraan

Soal Pansus Empat Fraksi, Ada Yang Menilai Latah dan Hanya Pencitraan

236
Pansus Empat Fraksi PT Greenfields Indonesia oleh DPRD Kabupaten Blitar
Rencana pembentukan Pansus yang terdiri dari empat Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, dinilai latah dan terkesan pencitraan semata oleh LSM GPI Blitar, Jaka Prasetya (kiri bawah) dan salah satu tokoh masyarakat Blitar selatan, Sutarto (kanan bawah). Foto : fotogrid/achmad,barakata.id
Himbauan Pemprov Kepri

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Kasus pencemaran lingkungan yang sebabkan oleh  PT Greenfields Indonesia membuat DPRD Kabupaten Blitar berencana membentuk Panitia Khusus atau Pansus Empat, yang terdiri Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi GPN dan Fraksi Golkar-Demokrat.

Tentang rencana ini, ternyata sebelumnya juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso saat melakukan sidak bersama dengan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar ke lokasi pembuangan limbah tersembunyi PT Greenfields Indonesia di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi beberapa hari yang lalu dan berstatemen di media masa.


Sementara disisi lain, masyarakat sendiri ada yang mempertayakan kesungguhan Pansus Empat tersebut dibuat serta ada yang mengkritisi soal surat teguran wakil bupati Blitar yang bakal menutup pertenakan sapi milik PT Greenfields Indonesia, karena telah membuang limbah kotoran sapi/tletong ke sungai Genjong, sehingga mencemari sawah, ladang dan kolam ikan milik masyarakat sekitar pertenakan.

Baca Juga :

“Silahkan mau dibentuk pansus oleh DPRD, tapi apakah begitu urgen (red, penting)?. Sebab, seharusnya legislatif ikut bertanggung jawab atas permasalahan PT Greendfields Indonesia, dimana dewan juga ikut menyetujui dan menempatkan lokasi investasi berdasarkan kesesuaian perda tata ruang. Melalui keputusan yang telah menyetujui sebelumnya, dan jangan cuci tangan. Kemudian saya tidak yakin pembentukan pansus oleh dewan itu nantinya berjalan efektif dan hanya buang-buang anggaran disaat masa pandemi Covid-19 ini,”  tutur Jaka Prasetya, yang biasa dipanggil Joko GPI dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) kepada barakata.id, Selasa (3/8/2021).

Kemudian Joko GPI mengatakan, terkait keputusan wakil bupati Blitar yang bakal menutup perusahaan tersebut dinilai olehnya terlalu tergesa-gesa. Dan itu, kata dia, akan menimbulkan konfrontasi di daerah. Dimana, setiap investasi akan diikuti dengan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat dan pemerintahan. Sehingga menurutnya, jika terjadi kasus dampak negatif, harus diputuskan secara bijak oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau tidak diputuskan secara bijak, ini akan menimbulkan konfrontasi dan hanya menimbulkan tidak kondusifnya suatu daerah dalam menarik investor,” kata Joko.

Disamping itu, statemen Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dinilai tidak mendasar oleh Joko. Alasanya, berdirinya sebuah perusahaan yang akan melakukan investasi di suatu daerah itu berdasarkan SK Bupati maupun Peraturan Bupati (Perbup). Tambahnya, apabila dilakukan penutupan pun, nanti juga harus melalui SK Bupati. Tidak ada SK Wakil Bupati maupun Peraturan Wakil Bupati.

“lha ini aneh??. Akibatnya masyarakat akan semakin tau kwalitas dari seorang pemimpin ketika mengetahui cara menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah,” ucapnya lagi.

Joko menambahkan, permasalahan PT Greendfields Indonesia seharusnya tupoksi ada di tangan kepala daerah sebagai penanggung jawab stabilitas masyarakat, bukan pada tupoksinya wakil kepala daerah. Hal ini menurut Joko, menunjukkan adanya ketidakfahaman tupoksi masing-masing jabatan dalam menjalankan kinerja kepemerintahan yang sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang ada.

“Nah, ini latah sekaligus numpang  pencitraan atas kondisi permasalahan ini,” tandasnya.

Hal senada juga di ungkapkan salah satu tokoh masyarakat Blitar selatan, Sutarto. Dimana, dirinya tidak merasa yakin atas kinerja yang bakal dihasilkan dari pembentukan Pansus Empat DPRD Kabupaten Blitar. Lalu Sutarto menyebutkan, seperti kasus Jatilengger saja sampai hari ini belum ada tindaklanjut, serta pansus-pansus lain yang telah dibuatnya.

“Dikit dikit pansus, dikit dikit pansus emangnya masalah kalau sudah di pansuskan ada jaminan selesai.
Ingat pansus itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan banyak masalah yang di pansuskan menggantung dan tidak ada kepastian. Sedangkan rakyat selalu menunggu kepastian itu.
Tidak semua masalah itu harus masuk dalam ranah pansus yang hanya menimbulkan efek pencitraan saja,” tutur Tarto yang juga melalui media whatsapp.

Selanjutnya menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugiarto malah berbalik bertanya. “Kalau menurut panjenengan (red, kamu) kami harus berbuat nopo (red, apa)?. Bayangkan, kalau hidup yang disana itu adalah orang tua kita, bagaimana perasaan anda?. Sementara Ada sejuta lebih masyarakat Kabupaten Blitar yang berpendapat, yang diwakilkan oleh 50 anggota dewan.

“Ada 50 orang/dewan, kalau saya pribadi kan sudah jelas,” tandas Sugik singkat.

Penulis : Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin