Home Warta Nusantara

Amien Rais Ramal Indonesia Akan Jadi Bangsa Kacung

1020
Amien Rais
Amien Rais

Barakata.id, Batam – Amien Rais meramalkan di masa depan Indonesia akan menjadi bangsa kacung. Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika pemerintah tetap mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja.

Amien Rais pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi rakyat dan segera membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Jika tidak dilakukan, kata Amien, maka pemerintahan saat ini bisa dicap sebagai pemerintahan yang tuli, bisu dan buta.

“Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Qur’an, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: ‘Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran’,” kata Amien Rais dalam pernyataannya yang diunggah di channel YouTube-nya, Jumat (9/10/20).

Menurut mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, Presiden Jokowi harus membatalkan UU Cipta Kerja lantaran dia sendiri yang mengusulkannya saat pelantikan Presiden 2019.

“Pemrakarsa omnibus law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua,” katanya.

Baca Juga :

Amien menjelaskan, di beberapa negara yang menerapkan omnibus law, masyarakat di sana menjulukinya sebagai undang-undang dengan kejahatan besar. Meski negara-negara tersebut menganut paham demokrasi tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus omnibus law adalah praktek otoritarianisme.

Ia menilai cengkraman ekonomi asing di Indonesia makin kokoh begitu UU Cipta Kerja disahkan. Bila berlanjut, ia meramalkan di masa depan Indonesia akan menjadi bangsa kacung.

Menurut mantan politikus Partai Amanat Nasional itu, undang-undang ini bisa melahirkan investor-investor seperti Freeport McMoran, yang dianggapnya dapat memeras kekayaan alam Indonesia di segala bidang.

“Sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja, seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM, tidak pernah disentuh pemerintah Jakarta,” kata Amien.

Selain itu, Amien merasa UU Cipta Kerja adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Selain merugikan kaum pekerja, UU ini berpotensi merusak lingkungan.

Ia mengutip pemberitaan yang menyebut puluhan investor asing mendukung penolakan UU Cipta Kerja karena bisa merusak lingkungan.

“Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan lenyap gara-gara amdal akan diterapkan secara selektif,” pungkasnya.

Pemerintah tak akan sengsarakan rakyatnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah menyerap aspirasi masyarakat saat menyusun Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja.

Baca Juga :

Mahfud mengatakan UU ini sudah dibahas lama. Di tingkat DPR pun, ia mengatakan semua fraksi ikut bicara. Pemerintah, kata dia, juga sudah berkali-kali bicara dengan semua serikat buruh.

Pembicaraan dilakukan di kantor Kemenko Polhukam, hingga di kantor Menteri Tenaga Kerja. “Sudah mengakomodasi meskipun tidak seratus persen,” kata Mahfud Md, Kamis (8/10/20).

Ia membantah pemerintah membuat aturan yang sengaja menyengsarakan rakyatnya. UU ini, kata dia, menyediakan peluang kerja yang besar bagi masyarakat, bahkan bagi tingkat pendidikan di bawah SMP. Bagi Mahfud, Omnibus Law ini juga akan membantu dalam memberantas korupsi di birokrasi.

“UU Cipta Kerja itu dibuat untuk merespon keluhan masyarakat, buruh, bahwa pemerintah itu lambat di dalam menangani proses perizinan berusaha. Peraturannya tumpang tindih,” kata Mahfud.

*****

Sumber : Tempo.co

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin