Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan pembagian sertifikat ini merupakan stimulus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Karena dengan sertifikat masyarakat berkesempatan mendapat akses permodalan disamping mendapat kepastian hukum tentang tanah mereka,” kata Sofyan dalam penyerahan sertifikat di Istana Negara, Jakarta yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan mestinya di 2020 ditargetkan sertifikat yang diserahkan sebanyak 11 juta.
Namun, karena pandemi target itu meleset sehingga hanya bisa 6,8 juta.
Baca Juga:
Meski demikian, jumlah itu lebih banyak dari sebelumnya, yang hanya 500 ribu lembar per tahun.
“Sekarang bisa 12 kali lipat, saya yakin kalau bukan karena pandemi bisa lebih,” ujarnya.
Ia menyebutkan sertifikat adalah kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.
Baca Juga :
Saat ke daerah-daerah, Jokowi seringkali mendapat laporan perihal konflik agraria, hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Ia berpesan, sertifikat disimpan baik-baik dan sebaiknya difotokopi untuk mengantisipasi kehilangan sehingga dapat diurus kembali.
“Dengan sertifikat ini kalau ingin meminjam uang dari bank untuk usaha silakan. Sebelum ke bank, tolong dihitung secara hati-hati, bisa kembalikan ndak, bisa cicil atau angsur tak. Kalau ndak justru sertifikat akan hilang, kalau hitungannya masuk, silahkan,” ucapnya.
***
Editor: Asrul R
