Barakata.id, Blitar (Jatim) – Isu hoax dana hibah senilai Rp229,5 miliar dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjadikan perbincangan publik.
Bahkan isu tersebut sampai menimbulkan aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembaharuan Nasional (LSM GPI) yang digelar pada Kamis (19/5/2022) kemarin di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar dan kantor bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Mujib SM mengatakan, melalui fraksinya pernah mempertanyakan persoalan itu kepada Bupati Blitar Rini Syarifah saat sidang paripurna. Namun, bupati Blitar tidak bisa menjelaskan sebab kegagalannya.
Baca juga : LSM GPI Desak Polri Usut Tuntas Dana Hibah Hoax dari Kementrian PUPR Untuk Pemkab Blitar
“Kami sebagai anggota dewan juga pernah menanyakan hal itu. Jangan dikira kami tidak menanyakan. Bahkan langsung kepada bupati Blitar saat sidang paripurna melalui interupsi fraksi kami,” terangnya.
“Tetapi kembali lagi, Ibu bupati waktu itu tidak memberikan jawaban apa apa. Jadi tidak ada yang disampaikan saat menjawab interupsi itu,” kata Mujib.
Mujib menambahkan, saat anggota fraksinya menanyakan yang kedua kalinya, barulah ditanggapi oleh Pemkab Blitar melalui Organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi di dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Namun menurutnya, apa yang disampaikan masih sepotong-potong atau belum utuh.
Baca juga : LSM GPI Blitar Gelar Unjuk Rasa di depan Kantor Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Blitar Terkait Temuan BPK
“Yang jelas fraksi kami sudah menginisiasi, dan sekarang kami masih menunggu apakah fraksi lainnya juga akan menanyakan hal itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, menanggapi aksi masa LSM GPI saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar dan tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui, karena, kata Mujib memang saat itu semua anggota DPRD Kabupaten Blitar sedang ada kunjungan kerja di luar daerah.
Baca juga : LSM GPI Blitar Desak APH Seret Oknum Perhutani yang Main-Main Tanah Negara
“Bukan maksut kami tidak ingin menemui ya, tetapi memang hari ini semua anggota dewan sedang melaksanakan kegiatan keluar daerah. Untuk itu, kami mewakili temen-temen DPRD Kabupaten Blitar mohon maaf yang sebesar-besarnya,” pungkasnya. (jun)
