Home Nusantara LSM GPI Blitar Desak APH Seret Oknum Perhutani yang Main-Main Tanah Negara

LSM GPI Blitar Desak APH Seret Oknum Perhutani yang Main-Main Tanah Negara

282
Perhutani Blitar
Panglima LSM GPI Jaka Prasetyo saat berorasi di gedung dewan Kabupaten Blitar Jalan Merdeka, Kota Blitar beberapa tahun yang lalu terkait pendirian pabrik gula Kencana Gula Manis (KGM) yang ada di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.(foto : diambil sebelum Pandemi Covid-19/dok,pribadi).
Himbauan Pemprov Kepri

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Bagaikan makan buah simalakama. Itu ungkapan yang tepat kepada Perum Perhutani Blitar. Bagaimana tidak, setelah menggelar acara launching penataan dan penutupan lahan tebu seluas 77 hektar justru rencananya digagalkan oleh para petani tebu itu sendiri.

Adapun faktor yang mempengaruhi rencana tersebut gagal, yakni adanya dugaan orang dalam (oknum Perhutani) yang bermain untuk menyewakan areal hutan kepada warga sekitar hutan, bahkan ada warga dari luar Blitar.


Kasak-kusuk seperti ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun pihak Perum Perhutani Blitar sendiri secara management tidak berani bertindak. Hal ini disebabkan kurang transparannya secara internal, dalam pengelolaan lahan Perhutanan Sosial yang digarap oleh petani tebu.

Baca Juga :

“Sehingga terkesan, para pegawai Perhutani itu bermain sendiri-sendiri,” ungkap aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Jaka Prasetya kepada awak media barakata.id di Blitar, pada Kamis (5/8/2021).

Kata Jaka, kalau memang Perum Perhutani Blitar berani menertibkan, jangan hanya 77 hektar saja yang di persoalkan. Akan tetapi masih banyak tanah-tanah Perhutani yang di sewa-belikan kepada masyarakat untuk di jadikan lahan areal tanaman tebu.

Kemudian Jaka mencontohkan, di sepanjang mata melihat, di wilayah Blitar selatan hampir 90 persen tanaman tegakan tidak ada. Semua beralih fungsi menjadi lahan tebu. Hal ini dimungkinkan juga adanya dugaan kongkalikong antara oknum Perhutani itu sendiri dengan para penggarap lahan.

“Mengingat, lahan yang dimainkan begitu luas. Dan itu bisa menghasilkan ratusan juta setiap kali panen. Karena semua bentuknya sharing antara pengelola/penggarap. Anehnya, kenapa mereka yang mengerti diam saja. Mungkin hal ini adanya lingkaran setan yang begitu kuat mas, sehingga bagi mereka yang berkompeten telah menerima aliran-aliran uang haram kepadanya. Padahal itu jelas ada unsur pelanggaran tindak pidana korupsinya,” beber Joko GPI (panggilan akrapnya).

Selanjutnya Joko menuturkan, Alih fungsi kawasan hutan di Blitar dari tanaman jati menjadi hamparan perkebunan tebu dapat merusak keseimbangan alam sekitar, sebab secara demografi, struktur tanah blitar selatan berupa pegunungan. Apabila musim penghujan, akan tergerus karena tidak ada pohon yang memiliki akar yang kuat.

“Sementara dibaliknya pegunungan ada kawasan perkampungan penduduk yang berpotensi terancam longsoran,” tambahnya.

Lebih lanjut, panglima LSM GPI ini menjelaskan, selain menjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun tebu, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum, dimana ini tidak sesuai ijin hak guna.

“Enak saja, menanam di lahan tanah negara tapi gak bayar pajak ke negara, sementara hasil tanaman tebu mereka nikmati dengan seenaknya tanpa mempedulikan bagaimana nasib anak cucu kelak. Disamping itu, pabrik gula menerima tebu dari kawasan hutan, ini seharusnya juga diusut?. Bagaimana bisa terbit delevery order (DO) nya, bagaimana menferivikasi lahan/tanah yang diajukakn ke pabrik?, adakah kesesuaian antara lahan dengan asal barang?. Kami mohon aparat penegak hukum (APH) mengusut masalah ini. Kalau ada bentuk pelanggaran hukum, lakukan penindakan dan seret pelakunya ke pengadilan untuk diproses secara hukum,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada komentar dari Teguh Jati Waluyo, Adm Perhutani Blitar saat awak media barakata.id datang ke kantornya, karena dinas luar.

Reporter : Achmad Zunaidi