Home Nusantara Presiden Minta 14 Pasal Bermasalah di RKUHP Didiskusikan

Presiden Minta 14 Pasal Bermasalah di RKUHP Didiskusikan

FPI Ormas Terlarang
Menko Polhukam, Mahfud MD. (F: barakata.id/IST)

Barakata.id, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta sebanyak 14 pasal dinilai bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), agar didiskusikan dengan masyarakat. Langkah ini ditempuh agar dapat mendengar masukan dari masyarakat. 

“Bapak presiden meminta kami mendiskusikan dan mendengar pendapat masyarakat, mengenai RKUHP ini,” kata  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, yang dilansir dari laman setkab.go.id. 

RKUHP ini memuat sebanyak 700 pasal. Namun, dalam perjalanannya banyak penolakan untuk beberapa pasal. Mahfud mengatakan pasal-pasal yang masih dipermasalahkan itu ada sebanyak 14. 

baca juga : Ananda Badudu Diciduk Polisi karena Galang Dana untuk Demo Mahasiswa

Ia mengatakan pemerintah akan proaktif dan melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat. “Bisa dengan jalan pembahasan di DPR atau diskusi langsung,” ujar Mahfud. 

Presiden, kata Mahfud meminta agar permasalahan ini diperhatikan dengan baik dan diskusi-diskusi diagendakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. “Pelaksanaan diskusi nantinya akan digelar oleh Kominfo dan Kemenkumham,” tutur Mahfud. 

Mahfud mengatakan hukum adalah cermin kesadaran hidup masyarakat. Sehingga hukum yang akan diberlakukan, harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Hal tersebut merupakan hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum.

Pasal-pasal yang dinilai bermasalah itu yakni 218, 220, 240, 241, 353, 354, 439, 304, 263,264, 512 dan 281. 

baca juga : “Akrobat Pemikiran” DPR Mengesahkan RUU Pemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Salah satu bunyi pasal itu yakni di 264 yang berbunyi , setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal ini dinilai oleh banyak jurnalis, memproses secara hukum produk-produk jurnalistik. Sebab, tidak ada barometer yang pasti terkait dengan berita melebih-lebihkan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin