Barakata.id, BATAM – Pemerintah berencana meluncurkan platform Batam Logistic Ecosystem pada Agustus ini. BLE menjadi bagian demi terwujudnya paltform nasional, National Logistic Ecosystem atau NLE.
Pemerintah Provinsi Kepri mendukung kesiapan Batam Logistis Ecosystem atau BLE. Dukungan tersebut, disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah usai mengikuti pembahasan secara tatap muka bersama seluruh pihak terkait bertempat di Hotel Haris Batam Senter, Rabu (12/8/2020).
Menurut Arif, Pemprov Kepri sangat mendukung upaya percepatan BLE dalam rangka menarik investasi. Sejauh ini dari permasalahan di lapangan, masih ditemui ada aturan dan proses perizinan yang memakan waktu. Hal ini akan mengurangi daya tarik investasi daerah ini.
Karena itu, kata Arif, pembenahan persoalan logistik ini, agar Kepri bisa bersaing, dengan pelabuhan di Singapura dan Tanjung Pelepas Malaysia.
Dicontohkan Arif, bagaimana bila ada kapal malam hari yang akan bersandar, dan pagi hari sudah harus keluar lagi, tapi perijinan harus ke pusat. Dipastikan, akan terganggu upaya mereka untuk bersandar.
“Tentu ini akan merugikan kita,” kata Arif.
Baca Juga: 14 Ribu Pekerja Wisata di Kepri Terempas Wabah PHK
Karenanya, atas saran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pihak-pihak terkait dan semua stekholder khususnya Bea dan Cukai yang memiliki perizinan logistik ekosistem, untuk menyatukan semua perizinan Sehingga semua perizinan bisa siap dalam hitungan menit.
Arif melihat semua pihak sudah memiliki semangat bersama mereka terus berkolaborasi membulatkan tekad, untuk menjadikan BLE sebagai daya saing Batam ke depan.
“Ini yang sangat saya apresiasi, ” kata Arif.
Meski begitu Arif juga menekankan, pentingnya birokrasi terutama dari pusat, untuk legowo memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah agar setiap perizinan cukup di daerah dan tidak perlu lagi ke pusat.
Beruntung, tim terpadu di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi tengah menyiapkan SK terkait kemudahan perizinan.
Pemprov Kepri ada di dalamnya. Bila peraturan tersebut sudah efektif berlaku, maka setiap kapal yang masuk untuk keperluan ekspor dan impor sudah bisa dengan cepat dilayani.
Pembahasan BLE kali ini dibuka langsung Sekretaris Kemenko Marves (Sesmenko) Agung Kuswandono. Hadir juga Penasehat Ahli Menko Marvest Prof Dr Marsetio, Staf Ahli Menko Marves Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Manaor Panggabean.
Menurut Sahat selaku pimpinan rapat nenyebutkan, persoalan teknis mewujudkan BLE terkait dengan pengelolaan data base masing-masing pihak. Mulai dari BP Batam, Kantor Imigrasi, Bea Cukai dan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kusus Batam.
“Tapi kuncinya keterbukaan semua pihak. Dan tadi semua steakholder telah siap berkolaborasi. Jika semua pihak telah saling mendukung, mudah-mudahan launching BLE Agustus ini segera terwujud,” kata Sahat.
Baca Juga: Ekonomi Kepri Terseok-Seok, Belanja Pemerintah Melempem
Sebagaimana diketahui, rapat pembahasan ini juga tindak lanjut atas penetapan tiga daerah labuh jangkar di Keperi. Karena setelah penetapan tiga daerah labuh jangkar, maka perlu melakukan penataan ekosistem logistiknya. Mulai dari ship to ship floating storage unit (STS FSU).
Target dari NLE ini yakni mengimplementasikan Inspres No 5 Tahun 2020 untuk menurunkan biaya logistik, sehingga secara nasional akan terlihat bahwa indeks logistik nasional akan lebih baik.
Sebagai gambaran, NLE akan menjadi platform besar yang di dalamnya terdapat platform-platform turunan layaknya aplikasi transportasi daring yang terdapat berbagai layanan.
Salah satunya tracking shipping itu akan menjadi platform turunan tersendiri.
Adapun berbagai platform yang sudah dibentuk regulator seperti Inaportnet, Indonesia National Single Window (INSW), Inatrade akan masuk menjadi platform turunan dari NLE.
NLE diharapkan bisa menyelaraskan arus dokumen dan barang, internasional dan domestik semisal sejak kedatangan kapal laut udara tiba gudang dan berangkat lagi.
Editor: Gunawan
