Barakata.id, Blitar (Jatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Ini merupakan prestasi yang membanggakan keenam kalinya yang ditoreh oleh Pemkab Blitar dalam mengelola anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya, dan perundang-undangan.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengungkapkan, meski ada beberapa kendala dalam penyampaian laporan, namun, hal itu pada prinsipnya tidak berpengaruh terhadap penilaian BPK RI terhadap kinerja Pemkab Blitar dalam mengelola keuangan negara.
Baca juga : LSM GPI Desak Polri Usut Tuntas Dana Hibah Hoax dari Kementrian PUPR Untuk Pemkab Blitar
“Kita memang ada beberapa kendala, tetapi tidak menjadi hal yang signifikan. Dan apakah kendala itu menjadi masalah, tidak. Saran BPK, selama kita siap menerima dan menjalankan arahan dan petunjuknya,” kata Mak Rini (sapaan akrab bupati Blitar) dihadapan wartawan usai membuka acara Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (24/5/2022).
Menurutnya, apa yang menjadi catatan khusus atau kendala akan diperbaiki dalam waktu dekat, semuanya diselesaikan demi perbaikan ke depannya. Sementara terkait pemeriksaan laporan keuangan, pihaknya memastikan semua berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan terbuka.
“Pemeriksaan keuangan sesuai dengan prosedur tidak ada yang ditutupi, semuanya terbuka. Itu sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel,” ujarnya.
Baca juga : Pemkab Blitar Matangkan Soal Bantuan Peningkatan Ruas Jalan Brongkos-Jolosutro ke Kemen PUPR
Mak Rini menambahkan, bahwa prestasi yang didapatkan ini bukan dari dirinya sendiri. Melainkan, hasil dari kerja keras bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, serta masyarakat.
Sedangkan penilaian WTP itu sendiri didapat, kata dia, berdasarkan penilaian pada sebuah aset pemerintah daerah (Pemda) yang dimiliki, honor dan infrastruktur. Untuk itu, Mak Rini berharap OPD harus lebih rapi lagi dalam mengelola keuangan sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kita mendapat WTP yang keenam kalinya. Untuk itu, saya mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat kabupaten Blitar khususnya, agar tahun depan mendapat WTP lagi,” pungkasnya.
(adv/kmf/jun)
