Home Nusantara

Pemerintah Aktifkan Polisi Siber Mulai 2021, SMSI: Silakan, Kami Tak Khawatir

Polisi Siber SMSI
Ketua Umum SMSI Firdaus (kanan), Hendry Ch Bangun (tengah) dan Nasir (kiri) dalam rapat evaluasi akhir tahun SMSI di Banten, Minggu (27/12/20). (F: barakata.id/istimewa)
Advertisement

Barakata.id, Banten – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mempersilakan Pemerintah Indonesia mengaktifkan Polisi Siber. SMSI sama sekali tak merasa khawatir dengan adanya Polisi Siber tersebut.

Apalagi fokus kerja Polisi Siber lebih kepada penertiban media sosial, bukan untuk memberangus kebebasan pers. Meski demikian, SMSI juga tidak khawatir jika Polisi Siber mengaktifkan pengawasan kepada media siber atau media online.

“Silakan saja diaktifkan Polisi Siber. Kami bekerja dilindungi undang-undang pers. Polisi Siber ini kan sebenarnya sudah lama ada, jadi silakan saja diaktifkan,” kata Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry Ch Bangun dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten, Minggu (27/12/20)

Advertisement

SMSI yakin dan percaya, setiap media atau perusahaan pers yang tergabung dalam SMSI sudah bekerja berdasarkan undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Baca Juga :

Seperti diketahui, Pemerintah RI akan mengaktifkan dan memasifkan Polisi Siber pada tahun 2021. Keputusan pemerintah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada Polisi Siber,” kata Mahfud.

Hendry Ch Bangun menegaskan,
SMSI tidak khawatir dengan diaktifkannya Polisi Siber karena semua wartawan yang bekerja di media anggota SMSI sudah menaati undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Ia menyebutkan, sasaran Polisi Siber lebih pada media sosial yang mengumbar kata kebencian dan fitnah.

Sementara itu, pers profesional tidak akan menyebarluaskan ujaran kebencian dan fitnah,” ujar Hendry yang juga Direktur Utama Siberindo.co tersebut.

Ketua Umum SMSI, Firdaus yang juga hadir dalam rapat evaluasi akhir tahun itu menambahkan, setiap pekerja pers berpedoman pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers No: 03/SK-DP/III/2006, Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai peraturan Dewan Pers No: 1/Peraturan-DP/III/2012, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disahkan oleh Dewan Pers pada 9 Februari 2011.

“Semua itu sudah dilaksanakan oleh media anggota SMSI. Tidak ada masalah, adapun masalah kontranarasi, silahkan saja. Artinya kontranarasi menyajikan informasi yang benar dan dengan media yang benar juga” kata dia.

Kualitas jurnalistik dan media partisan

Secara khusus, rapat evaluasi tersebut menyoroti karya jurnalistik produksi media siber anggota SMSI.

Hingga akhir tahun ini, perusahaan pers yang bergabung dan tercatat sebagai angota SMSI  berjumlah 1.224 media.

Menurut penilaian Hendry Ch Bangun, kualitas karya jurnalistik media anggota SMSI cukup baik.  Pelanggaran kode etik bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil, antara satu-dua saja.

Kata Hendry, bentuk pelanggaran yang masih ditemukan antara lain, ada wartawan yang memihak dan kurang berimbang dalam pemberitaan.

Hal itu terlihat ketika meliput pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 9 Desember 2020 lalu.

“Masih ada yang partisan. Saya sudah ingatkan itu. Ke depan tidak boleh begitu lagi. Kita akan pantau hal yang begini-begini (media/wartawan partisan) ini,” kata Hendry.

Baca Juga :

Dari sisi karya jurnalistik, lanjut Hendry, masih ada yang belum standar, jumlahnya sekitar 5-10 persen.

Kemudian, dari sisi isi berita juga masih ditemukan berlebihan dalam jumlah untuk obyek berita yang sama sehingga terkesan beritanya itu-itu saja.

Begitu pula dalam menyajikan aktualitas berita.

“Masih ditemukan beberapa media yang belum mampu menangkap aktualitas yang sedang dimaui pembaca,” ujarnya.

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat M Nasir menambahkan, kekurangan-kekurangan yang terdapat di media anggota SMSI ini akan menjadi perhatian dalam program pendidikan dan pelatihan tahun 2021.

Evaluasi akhir tahun ini penting, karena dapat dijadikan acuan perbaikan-perbaikan pada tahun 2021,” katanya.

*****

Editor : YB Trisna

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin