Home Nusantara Krisis Pandemi Covid -19 Tantangan bagi Pemerintah, Analis: Reformasi Struktural Perlu Dilakukan

Krisis Pandemi Covid -19 Tantangan bagi Pemerintah, Analis: Reformasi Struktural Perlu Dilakukan

34
Pandemi covid 19
Ilustrasi. Geliat industri di Indonesia. F: Barakata.id / Kemenkeu RI
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Jakarta – Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rahadian Zulfadin menilai, krisis akibat pandemi menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Reformasi perlu dilakukan agar Indonesia berpeluang untuk tumbuh di atas enam persen.

“Kalau tanpa reformasi, kita tidak akan pernah bisa tumbuh di atas enam persen. Dengan reformasi, kita ada peluang untuk tumbuh di atas enam persen. Angka ini adalah angka ekonomi yang menurut studi dari Bappenas dan Asian Development Bank akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2035,” ujar Rahadian di Jakarta, Jumat (25/6/2021).


Tahun 2035 menjadi tahun penting bagi Indonesia karena saat itu Indonesia sudah mulai mengalami aging population. Jika saat ini masih banyak sekali anak muda usia kerja, pada tahun 2035 jumlah mereka akan menurun. Penduduk yang sudah mulai menua dan tak produktif lagi justru kian bertambah.

Baca juga:

“Tumbuh enam persen sebelum itu sangat penting. Di situlah pentingnya reformasi struktural,” kata Rahadian.

Di sisi lain, reformasi struktural perlu diimbangi dengan reformasi fiskal. Reformasi fiskal akan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas (spending better), dan pembiayaan kreatif. Upaya reformasi fiskal perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat seiring dengan arah konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Baca juga:

“Fiskal itu instrumen utamanya APBN. APBN itu ada pendapatan, belanja, pembiayaan. Reformasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati supaya justru tidak menimbulkan dampak negatif ke perekonomian,” ujar Rahadian.

Sementara Kepala BKF, Febrio Kacaribu meyakini pandemi Covid 19 menjadi momentum tepat untuk memperkuat reformasi, salah satunya adalah reformasi struktural. Hal ini sejalan dengan tema yang dipilih untuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Baca juga:

“Challenge yang kita dapatkan di perekonomian selalu direspons dengan perbaikan signifikan. Hal yang sama kita lakukan pada 2020 dan 2021. Bagaimana saat menghadapi krisis yang sebenarnya masih tinggi ketidakpastiannya ini, kita tetap menyadari bahwa apa yang dibutuhkan itu harus didorong dengan segera. Inilah mengapa pada tahun lalu 2020 terbit UU Cipta Kerja,” kata Febrio seperti dilansir dari situs resmi Kemenkeu RI.

*****

Editor: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin