Home Nusantara Harus Tahu, Syarat dan Ketentuan Izin Keramaian hingga Sanksi

Harus Tahu, Syarat dan Ketentuan Izin Keramaian hingga Sanksi

58
Pesta rakyat
Ilustrasi. Pesta rakyat
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id – Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas.

Pemberian izin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.


Izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Bagaimana persyaratan dan ketentuan izin tersebut, berikut ini dipaparkan seperti dikutip dari website resmi Polri.

Baca juga: Duh, Singapura Belum Izinkan Warganya Liburan ke Lagoi

Izin Keramaian

Terkait izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah, Pentas musik band / dangdut, Wayang Kulit, Ketoprak
Dan pertunjukan lain.

Untuk mendapatkan izin tersebut, tentu harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut ini yakni, Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (Kecil) diantaranya, Surat Keterangan dari kelurahan Setempat, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) Lembar, Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar.

Sementara untuk mendapatkan Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar), persyaratannya yaitu, Surat Permohonan Izin Keramaian,
Proposal kegiatan, Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab, serta Izin Tempat berlangsungnya kegiatan.

Baca juga: Pemprov Kepri Izinkan Salat Tarawih Berjamaah di Masjid

Izin Keramaian dengan Kembang Api

Dasar untuk mengeluarkan izin ini sesuai
KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum. Lalu Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:
Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa, lalu Jumlah dan Jenis Kembang api.

Kemudian Waktu/Durasi Penyalaan Kembang Api, Identitas Penyala Kembang Api, Identitas Penanggung jawab Kegiatan,
Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api, Rekomendasi dari Polsek setempat
Surat ijin Impor (asal – usul kembang api ) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Baca juga: Warga Singapura Diizinkan Berwisata ke Kepri

Perizinan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagai dasar untuk mengeluarkan izin ini yakni, Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, lalu
Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum : Unjuk rasa / Demonstrasi,
Pawai, Rapat Umum, Mimbar Bebas.

Dengan begitu, juga harus memperhatikan Ketentuan sebagai berikut. Yakni, Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Lalu untuk pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat–selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib Memberikan surat tanda terima pemberitahuan, Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum.

Kemudian Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.

Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum, Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

Baca juga: Warga Singapura Diizinkan Berwisata ke Kepri

Sanksi

Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan, Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku.

Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.

“Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun,” demikian bunyi UU tersebut.

Lalu persyaratan terkait Maksud dan tujuan yakni Lokasi dan rute, Waktu dan lama Pelaksanaan, Bentuk Penanggung jawab / Korlap, Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan, Alat peraga yang digunakan, Jumlah peserta. (Ali)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin