Warta Kepulauan Riau Daftar Jatah Anggaran 41 OPD Kepri, Pendidikan Paling Besar

Daftar Jatah Anggaran 41 OPD Kepri, Pendidikan Paling Besar

32
Penandatanganan Berita Acara pengesahan Perda APBD Kepri 2020 di gedung DPRD Kepri, Jumat (29/11/19).

Barakata.id, Tanjungpinang – Masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD Pemprov Kepri telah menerima jatah pagu anggaran dalam APBD Kepri 2020. Hal itu diketahui setelah disahkannya APBD Kepri 2020 sebesar Rp3,945 triliun dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (29/11/19) lalu.

Berdasar data yang diterima barakata.id, sektor pendidikan mendapat jatah anggaran paling besar yakni Rp1,21 triliun. Adapun pagu anggaran untuk OPD lain, ada yang menerima kenaikan dan ada yang harus berkurang.

Baca Juga : APBD Kepri 2020 Rp3,945 Triliun, Naik 4,22 Persen

Berikut daftar pagu anggaran yang diterima masing-masing OPD Pemprov Kepri dalam APBD 2020, yakni :

1. Dinas Pendidikan (Disdik) mendapat pagu anggaran terbesar yaitu Rp1,21 triliun atau sekitar 25 persen dari APBD Kepri 2020.

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp55,1 miliar naik sekitar 8,66 persen dari APBD 2019.

3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Rp413,5 miliar atau naik 17,5 persen.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp130 miliar, turun sekitar 25,89 persen.

5. Dinas Sosial (Dinsos) Rp20,9 miliar, turun 5,59 persen.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp23,6 miliar, naik 6,63 persen.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Rp33,47 miliar, naik 12,58 persen.

8. Dinas Ketahanan Pangan, pertanian, dan Kesehatan Hewan mendapat Rp30,4 miliar atau turun 6,92 persen.

9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp29 miliar, turun sekitar 0,24 persen.

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencacatan Sipil dapat Rp17,65 miliar atau turun 17,46 persen.

11. Dinas Perhubungan (Dishub) dijatah Rp77,13 miliar atau turun 11,1 persen.

12. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendapat Rp17,8 miliar atau turun sekitar 29,84 persen.

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijatah Rp17.279.737.606 atau naik sekitar 8,29 persen.

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp7,24 miliar atau turun 4,96 persen.

15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Rp45,4 miliar, turun 55,06 persen.

16. Dinas Kebudayaan Rp17,37 miliar atau menurun 13 persen.

17. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Rp21,2 miliar, naik 10,30 persen.

18. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp59,39 miliar, naik 1,42 persen.

19. Dinas Pariwisata sebesar Rp29,2 miliar atau berkurang 6,04 persen.

20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp26,1 miliar, naik 20,75 persen.

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp28,8 miliar.

22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Rp39,2 miliar.

23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp93,1 miliar.

24. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Rp115,6 miliar.

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rp25,4 miliar.

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp12 miliar.

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rp14,54 miliar.

28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Rp21,6 miliar.

29. Biro Pemerintahan dan Perbatasan Rp5,48 miliar.

30. Biro Kesejahteraan Rakyat Rp38,3 miliar.

31. Biro Hukum Rp5,08 miliar.

32. Biro Administrasi Perekonomian Rp5,84 miliar.

33. Biro Layanan Pengadaan Rp7,38 miliar.

34. Biro Administrasi Pembangunan Rp6,5 miliar.

35. Biro Umum Rp162,7 miliar.

36. Biro Organisasi dan Korpri Rp5,72 miliar.

37. Biro Humas Protokol dan Penghubung Rp51,83 miliar.

38. Inspektorat Daerah Rp33,1 miliar.

39. Sekretariat DPRD Kepri Rp160,7 miliar.

40. RSP Kepri (Raja Ahmad Thabib) Rp160,79 miliar.

41. Rumah Sakit Umum Engku Haji Daud Rp56,45 miliar.

Baca Juga : APBD Kepri Belum Sehat, Masih Bergantung pada Pusat

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto mengapresiasi kinerja DPRD Kepri dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kepri yang telah menyelesaikan Perda APBD Kepri sesuai target.

“APBD tahun 2020 ini merupakan bentuk cerminan konsitensi pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen alokasi pendidikan, 10 persen alokasi kesehatan dan pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya yang menunjang perekonomian masyarakat,” katanya.

Isdianto berharap, dengan disahkannya APBD Kepri 2020 ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)dan penerima anggaran dapat segera melakukan kegiatan yang digunakan melalui anggaran ini.

“Seluruh OPD sudah dapat langsung memulai pengerjaan yang sudah dirancang,” kata dia.

*****

ADVERTISEMENT

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here