Home Nusantara Ramai-Ramai Protes Harga PCR, Mulai Dari Presiden Sampai Ketua DPR

Ramai-Ramai Protes Harga PCR, Mulai Dari Presiden Sampai Ketua DPR

Lion Air Group memberikan layanan rapid test Covid-19
Ilustrasi. Lion Air Group memberikan layanan rapid test Covid-19 dengan harga Rp 95.000 saja. (F : Freepik)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Jakarta – Polemik syarat perjalanan udara yang mewajibkan calon penumpang menyerahkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) 2×24 jam menuai banyak protes karena harga tes PCR yang mahal membuat masyarakat merasa keberatan dengan tarif tersebut.

Seperti diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes polymerase chain reaction (PCR) 2×24 jam.

Ternyata hal itu menuai polemik bagi masyarakat bahkan Presiden RI, Joko Widodo. residen Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga tes virus corona (Covid-19) dengan metode PCR dapat diturunkan.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan batasan harga bagi tes PCR. Harga tertinggi untuk tes PCR ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp 495.000 untuk pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525.000 untuk luar pulau Jawa dan Bali.

Baca juga : Lion Air Sediakan Layanan RT PCR Rp500 Ribu

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers, Senin (25/10).

Penurunan harga PCR tersebut sebagai lanjutan dari kebijakan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan bukti tes PCR sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri menggunakan pesawat untuk wilayah Jawa, Bali, dan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Terutama melihat terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat setelah adanya pelonggaran.

“Hal ini ditujukkan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata,” terang Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa dan Bali.

Luhut bilang, menjelang libur natal dan tahun baru (nataru) terdapat potensi kenaikan kasus Covid-19. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, terdapat kemungkinan 19,9 juta perjalanan selama libur nataru di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga : PCR Syarat Wajib Terbang Dinilai Beratkan Masyarakat, Wakil Ketua II DPRD Kepri Minta Ditinjau Ulang

Sementara itu untuk wilayah Jabodetabek sendiri terdapat potensi 4,45 juta perjalanan selama nataru. Luhut pun mengungkapkan bahwa saat ini mobilitas di Bali saat ini telah sama dengan masa libur nataru tahun lalu.

Pada libur nataru tahun lalu, terdapat peningkatan kasus Covid-19. Hal itu terjadi meski pun telah dilakukan kebijakan kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan.

“Mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan resiko kenaikan kasus,” jelas Luhut.

Luhut memastikan kebijakan yang diambil terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan merupakan hal yang tepat. Hal itu mengacu pada kenaikan kasus yang mulai terjadi di negara lain saat ini.

Kritik Pedas

Tak hanya Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani baru-baru ini menanggapi polemik syarat perjalanan udara yang mewajibkan calon penumpang menyerahkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) 2×24 jam.

Harga tes PCR yang mahal membuat masyarakat merasa keberatan dengan tarif tersebut.

Ketua DPR ini berharap adanya penyeragaman di fasilitas kesehatan (faskes) agar proses PCR bisa cepat selesai.

“Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat,” kata Puan.

Tujuannya agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2×24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” ujarnya.

Menurut Puan, Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat.

“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” ujar Puan.

Lanjut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect corona.

Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

Baca juga : Tarif Terbaru Tes Swab PCR, PCR Kumur dan Rapid Antigen

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya,” kata politisi PDIP ini.

Tentu saja permintaan Puan itu langsung mendapat dukungan dari banyak pihak, tak terkecuali dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti.

Seperti yang diberitakan sebelumya di barakata.id Protes Soal Aturan Tes PCR untuk Penerbangan, Menyulitkan dan Diskriminatif. Susi Pudjiastuti lewat akun Twitter pribadinya, Susi meminta wakil rakyat menyuarakannya lagi dengan lantang agar didengar pemerintah.

Melalui akun Twitternya, Susi menyatakan setuju dengan pernyataan Puan Maharani. “Betul Mbak Puan … ayo teriakin yg kenceng .. harusnya PCR tidak boleh lebih dari rp 275.000,” cuit Susi di Twitter.

Tak hanya itu, apresiasi pun datang dari aktivis Nicho Silalahi. Dia mengapresiasi desakan Puan Maharani karena akhirnya Puan tampak membela rakyat.

Sebelumnya, Nicho berpikir selama ini Puan hanya “pajangan pemerintah” untuk menghabiskan uang rakyat.

“Akhirnya berguna juga Tante @puanmaharani_ri. Kukira selama ini cuma pajangan doank untuk menghabiskan uang rakyat,” cuit Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya.

Namun begitu, dia sendiri mengungkapkan bahwa dirinya berpendapat seharusnya tes PCR sebagai syarat perjalanan moda udara dihapuskan saja.

Nicho Silalahi menilai hal tersebut justru bisa menjadi ajang perampokan terhadap uang rakyat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi turut menolak keras kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat.

Dia menilai aturan itu diskriminatif sebab memberatkan sekaligus menyulitkan konsumen. Padahal, sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, beberapa bahkan tidak perlu syarat tes.

Apalagi, lanjut Tulus, Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan ini nantinya akan membebani calon penumpang.

“HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah ‘PCR Ekspress’, yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1×24 jam,” kata dia, Sabtu (23/10/2021)

Dia pun menilai syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3×24 jam. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

“Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan,” pungkas Tulus Abadi.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati pada Rabu, 20 Oktober 2021 mengatakan, syarat penerbangan terbaru mewajibkan penggunaan tes PCR karena perubahan kapasitas penumpang pesawat.

Dengan diterapkannya tes PCR menjadi syarat penerbangan, maskapai diperbolehkan mengangkut penumpang hingga mencapai 100% dari total kapasitas.

SebelumnyaKapolda Kepri Jemput Kedatangan KSAL di Bandara RHF Tanjungpinang
SelanjutnyaSudah 774.889 Warga Batam Divaksin, Targetnya November Rampung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin