Home Kepulauan Riau Batam PCR Syarat Wajib Terbang Dinilai Beratkan Masyarakat, Wakil Ketua II DPRD Kepri...

PCR Syarat Wajib Terbang Dinilai Beratkan Masyarakat, Wakil Ketua II DPRD Kepri Minta Ditinjau Ulang

Raden Hari tjahyono Kepri
Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono minta pemerintah tinjau ulang terkait kebijakan syarat wajib terbang dengan menunjukkan PCR
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Batam – Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau, Raden Hari Tjahyono meminta Kementerian Perhubungan RI dan Satgas Covid-19 untuk meninjau ulang kebijakan wajib menunjukkan hasil tes PCR untuk perjalanan menggunakan transportasi udara.

Menurut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, persyaratan tersebut tentu sangat memberatkan masyarakat karena. Mengingat biaya tes PCR yang sangat mahal dan bahkan menyamai harga tiket pesawat untuk wilayah atau daerah tertentu.

“Kita minta pemerintah dalam hal ini Kemenhub bersama Satgas Covid 19 untuk meninjau ulang syarat wajib menunjukkan PCR saat terbang. Karena kebijakan ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan industri pariwisata,” ungkap legislator Dapil Batam (Lubukbaja, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar) belum lama ini.

Baca juga: PKS Batam Gelar Rakerda, Ini Usulannya untuk Pemko Batam

Dia mengatakan, pada dasarnya pemerintah ingin Bali, Bintan, dan Batam pariwisatanya hidup kembali. Namun kebijakan ini bisa menghambat wisatawan untuk berkunjung utamanya yang wisatawan domestik.

Selain itu, tambahnya lagi, PPKM sudah turun level hampir di semua daerah, vaksin juga sudah mencapai 70 persen, lalu apalagi? ini kok syarat perjalanan udara jadi wajib PCR.

“Kebijakan ini sangat merugikan masyarakat. Padahal sebelumnya sudah keluar kebijakan yang menawarkan banyak opsi jika sudah vaksin 1 dan kedua kalau tidak keliru hanya cukup swab antigen,” kata Raden Hari Tjahyono.

Baca juga: AirAsia X Akan Berhenti Terbang di Indonesia

Kebijakan mewajibkan Swab PCR di saat level PPKM sudah turun, sambung Raden akan memunculkan perspektif negatif untuk negara. Kebijakan tersebut mesti ditinjau ulang.

“Akan muncul perspektif negara sedang berdagang dengan rakyatnya, hadirnya negara untuk melayani masyarakat bukan mencari untung dari masyarakat karena masyarakat menggaji pejabat negara untuk melayani mereka dan membuat urusan mereka di negara ini menjadi mudah dan murah, kan begitu filosofi hadirnya sebuah negara,” tegas Raden Hari Tjahyono.

Selain itu, dia juga berharap Gubernur Kepri dan DPRD nanti bersinergi menyurati satgas covid untuk menghentikan tes PCR ini sebagai syarat perjalanan.

“Kita memang harus tetap waspada dengan covid ini, tapi saya pikir bukan begini caranya, kembali saja ke kebijakan awal menggunakan antigen atau yang sudah vaksin 2 kali ya dimudahkan saja urusannya sebagai kompensasi ketaatan terhadap negara,” pungkasnya. (Ali)

SebelumnyaPramuka Peduli, Lakukan Gerakan Bermanfaat untuk Masyarakat
SelanjutnyaGubernur Resmikan Mushola Al Amin di Kampung Batu Besar Batam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin