Terdapat dua hal umum yang dapat disimpulkan terkait Regulasi PBJP di Indonesia.
Pertama, PBJP tidak pernah diatur dalam UU akan tetapi dalam keputusan Presiden yang lebih terkini dalam Perpres.
Kedua Kepres dan Perpres secara umum terkesan sangat dinamis sehingga kerap terjadi perubahan regulasi beberapa kali. (Richo Andi Wibowo, 2022 : 81).
Selain itu materi muatan Perpres tidak mengandung sanksi pidana hanya mengandung sanksi administrasi hal ini akan memberikan kelonggaran hukum bagi pelaku pengadaan yang hanya sebatas mengandung sanksi administratif demikian pula lembaga pengelola kelembagaan diatur dibawah level pimpinan lembaga negara atau kementerian.
Dalam tata hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia PBJP acap kali bersinggungan dan beririsan dengan beberapa hukum sistem hukum (legal substance) baik hukum privat (hukum perdata) maupun hukum publik (hukum administrasi negara dan hukum pidana).
Apabila ditelaah lebih lanjut dalam proses pengadaan dan singgungan sistem hukum, dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan proses pemilihan penyedia sangat relevan dengan hukum administrasi negara karena produk yang dihasilkan dari kedua kegiatan ini adalah penetapan dalam bentuk keputusan pejabat publik yang dihasilkan dari sebuah proses yang melibatkan masyarakat (peserta tender) yang dalam hal ini ketika terjadi pelanggaran atas keputusan oleh pejabat publik dapat diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara.
Untuk tahapan selanjutnya yaitu penandatangan kontrak sampai dengan serah terima barang relevan dengan hukum perdata dimana penyelenggara negara bertindak selaku badan publik yang melakukan kegiatan perikatan dengan badan usaha dan ketika terjadi perselisahan antara keduanya diselesaikan melalui pengadilan negeri.
Dari setiap tahapan PBJP yang dimulai dari proses perencanaan, pemilihan penyedia/swakelola, pengendalian kontrak sampai dengan serah terima barang sangat rentan dengan hukum pidana. Pada tahapan perencanaan yang erat kaitannya dengan tindak pidana adalah mark up harga barang/jasa dan menyusun spsesifikasi barang/jasa mengarah pada jenis usaha tertentu.
Pada tahapan selanjutnya yaitu proses pemilihan paling sering terendus dengan tindak pidana adalah suap maupun gratifikasi kepada kelompok kerja pemilihan untuk memenangkan peserta tender tertentu.
Dan tahapan terakhir adalah pengendalian kontrak dan serah terima barang/jasa yang paling rawan bersinggungan dengan tindak pidana adalah persekongkolan atas hasil pelaksanaan pekerjaan dengan laporan kegiatan atau serah terima barang/jasa fiktif tidak sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak dengan merugikan keuangan negara.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan pengadaan barang dan jasa dinilai paling rawan terjadi kegiatan koruptif, hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanam berdasarkan survei yang bertajuk urgensi reformasi birokrasi, persepsi korupsi, demokrasi dan intoleransi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kelima tempat yang paling korup di instansi pemerintah bagian pengadaan diposisi pertama dengan 47,2% disusul bagian perizinan usaha, bagian keuangan, bagian pelayanan dan personalia.
Hal ini juga diperkuat berdasarkan data release KPK pada kegiatan sosialisasi sistem pedoman monitoring center for prevention 2022 tanggal 9 Maret 2022 dalam sosialisasi tersebut KPK menyebutkan bahwa terdapat delapan sektor yang menjadi fokus perhatian KPK yang dinilai cukup rawan ladang praktik korupsi, kedelapan sektor tersebut menempatkan pengadaan barang dan jasa ada diposisi kedua.
Melihat data kondisi tersebut diatas, yang menempatkan PBJP sebagai titik rawan terjadinya perbuatan melawan hukum yang menjadi bagian menyita perhatian publik, sehingga menjadi sesuatu yang urgen dijadikan perhatian pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk melakukan kajian khusus terkait asas pembentukan dan asas kemanfaatan hukum PBJP.
Selanjutnya : regulasi PBJP diatur dengan UU dengan asumsi.
