Home Catatan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang dan Jasa

Mitigasi Resiko Pengadaan Barang dan Jasa

Ramli,SH.MH
- JFT.Barjas-Kanwil KumHAM Sul-sel
- Candidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia-Makassar

Ramli,SH.MH

Barakata.id, Catatan – Ketika hendak melakukan sesuatu apapun itu terlebih dahulu dimulai dari adanya sebuah mimpi dan angan-angan dalam pemikiran kemudian ditingkatkan lagi menjadi keinginan dan tercetuslah dalam niat serta komitmen untuk serta merta mewujudkannya.

Dari proses berfikir inilah muncul beberapa pemikiran untuk memulai itu dengan memikirkan start awalnya harus bagaimana dan apa yang akan hendak dilaksanakan serta dampak apa yang ditimbulkan ketika niatan itu hendak dilaksanakan.

Sebagai sebuah ilustrasi ketika hendak memiliki sebuah kendaraan, pertama harus tahu tata cara berkendara untuk merealisasikan ini tentunya banyak hal yang terpikirkan baik itu dilakukan dengan belajar melalui lembaga kursus maupun belajar mandiri secara otodidak.

Kedua terbersit pemikiran untuk mengetahui tatacara berkendara yang benar dengan memahamkan alur dan regulasi serta keselamatan berkendara melalui media baca maupun petunjuk visual berupa rekalame atau informasi taat keselamatan berkendara yang ditempatkan strategis oleh sang pemilik kebijakan dalam hal ini Dinas Perhubungan maupun kepolisian.

Ketiga legalitas berkendara berupa surat ijin mengemudi yang menjadi prasyarat yang diterbitkan oleh kepolisian sebagai bukti registrasi yang telah memenuhi persyaratan admnistratif dan dianggap mampu memahami ketentuan peraturan berlalulintas serta layak terampil dalam mengendalikan kendaraan dijalan raya. Setelah memenuhi keseluruhan kategori ini barulah melakukan aktivitas yang hendak dilakasanakan.

Secuil cerita diatas, menggambarkan bagamana seseorang (pemilik resiko) dalam melangkah telah terbayang apa yang hendak mereka lalui tentunya dengan membekali segala kebutuhan dan prasyarat yang dibutuhkan secara sadar maupun tidak sadar langkah-langkah ini adalah bagian dari mitigasi resiko.

Warren buffett (seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi Forbes) mengatakan “risk comes from not knowing what you’re doing,” ketika resiko timbul apa yang akan dilakukan itulah mitigasi (mengurangi dampak).

Dalam pengertian mitigasi resiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko.

Mitigasi resiko pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah kegiatan yang dilakukan dalam memetakan akan terjadinya dampak yang ditimbulkan dari sekian proses yang dilalui dalam PBJ. Pasal 1 Ayat (1) Perpres 12 tahun 2021 “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Oleh karena itu dari setiap tahapan perlu diketahui dampak atau resiko yang bakal ditimbulkan pada saat penyelenggaraannya.

Pertama, Resiko tahapan perencanaan adalah indikasi mengarahkan pada penyedia tertentu pada saat penyusunan identifikasi barang/jasa sehingga tidak membuka peluang bagi penyedia yang lain untuk berpartisipasi dalam proses PBJP, mark-up pada saat penyusunan HPS dan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), pemberian uang muka dan rancangan kontrak yang disertai dengan mens rea atau niat jahat dalam penyelenggaraan PBJP.

Kedua, tahapan pemilihan melakukan persekongkokolan antara PP, Pokmil maupun penyedia untuk memenangakan peserta tertentu atau pengaturan antar penyedia sehingga menimbulkan monpoli usaha dalam penyelenggaraan tender/seleksi selain itu potensi kecurangan juga dapat terjadi pada pemalsuan dokumen persyaratan oleh penyedia dalam memenuhi persyaratan tender/seleksi.

Ketiga, tahapan penyelenggaraan kontrak kecenderungan terjadi pada kualitas, kuatitas, waktu dan tempat penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dalam kontrak.

Keempat, tahapan serah terima hasil pekerjaan dan serah terima barang/jasa kecenderungan resikonya pada hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan dan barang/jasa tidak dilakukan pengecekan bersama sehingga terjadi perbedaan barang yang diserahterimakan dengan klausul jenis barang/jasa yang diperjanjikan serta terjadinya penyerahan barang/jasa melalui proses black market.

Rangkaian mitigasi resiko PBJ terlebih dahulu dimulai dari bagaimana mengidentifikasi resiko itu sendiri.

Menurut penulis langkah awal untuk memahaminya adalah dimulai dari identifikasi resiko itu sendiri melalui:

1. Memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pahamkan regulasinya) Rule of the law.

Pemahaman terkait peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal yang patut di ketahui karena merupakan rule untuk melakukan langkah yang terukur berdasarkan regulasi agar tidak melakukan penyimpangan dalam proses PBJ yang berdampak pada persoalan hukum dan terjadinya kerugian negara.

Ketentuan perundanga-undangan yang dimaksukd penulias adalah peratutan perundang-undangan yang mengatur regulasi PBJ maupun peraturan peruuan yang mengintervensi dan bahkan berpengaruh sangat besar dalam penyelenggaraan PBJ.

a). Regulasi PBJ, Ketentuan perundang-undangan PBJ yang sebagimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian pelaksanaaan teknisnya didasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP), Surat Edaran LKPP dan Keputusan Deputi LKPP. Khusus untuk penyelenggaraan penyedia jasa kontruksi sangant erat kaitannya dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR), Surat Edaran Menteri PUPR dan Surat Edaran Dinas PUPR baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b). Regulasi yang mempengaruhi pada setiap tahapan PBJ, KUHP, KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan memahami regulasi PBJP akan memberikan gambaran terkait apa yang menjadi rule of the game dan atau rule of the law maka pemilik resiko PBJP akan melakukan seluruh aktivitas rangkaian kegiatan PBJP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berupaya untuk menghindar dari tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berdampak pada terjadinya perbuatan melawan hukum pada kegiatan PBJP.

2. Menempatkan posisi kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya (Mengerti apa yang menjadi tugas dan kewenangan).

Pemilik resiko dalam PBJP adalah pelaku pengadaan yang mempunyai tanggungjawab mengikat dalam mengelola pengadaan yang berdampak pada pengeluaran keuangan negara baik melalui APBN maupun APBD yang tuga dan kewenangannya diatur dalam perundang-undangan yaitu:

a). Pengguna Anggaran (PA) Tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada Pasal 9 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas kewenangannya melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, melakukan perikatan dalam batas anggaran belanja, menetapkan Perencanaan Pengadaan, menetapkan pengadaan melalui penunjukan langsung ketika terjadi tender/seleksi ulang gagal, menetapkan pelaku pengadaan (Pejabat Pengadaan, penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri/ahli pengadaan yang melalui syembara/kontes, menyatakan tender/seleksi gagal, menetapkan pemenang tender/selksi untuk nilai anggrana tertentu yang ditetapkan dalam UU.

Pengguna Anggaran (PA) memiliki fungsi manajerial yaitu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan menetapkan pelaku pengadaan, terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan dan pemilihan pengadaan barang/jasa untuk nilai tertentu yang ditetapkan dalam UU serta melakukan kegaiatan pengendalian kontrak melalui untuk perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan dalam UU.

b). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada pasal 10 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada prinsipnya tugas kewenangan KPA melaksanakan sebagian fungsi PA sesuai pendelegasian pelimpahan selain itu salah satu tugas KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan jasa konstruksi. KPA mempunyai kewenagan dalam tahapan perencanaan, pemilihan (menjawab sanggah banding), pengendalian kontrak melalui untuk perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan dalam UU.

c). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan E-purchasing untuk nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, mengendalikan kontrak (menyusun laporan pelaksanaan serah terima dan dokumentasi kegiatan pengadaan) dan malakukan penilaian kinerja penyedia. PPK mempunyai kewenangan pada tahapan perencenaan, pemilihan (e-purchasing diatas Rp.200.000.000,-) Pengendalian kontrak dan serah terima hasil pengadaan.

d). Pejabat Pengadaan (PP) tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada pasal 12 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan penyelenggaraan pengadaan langsung sampai dengan nilai paket Rp.200.000.000,- dalam hal pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan sampai nilai Rp. 100.000.000,- untuk pengadaan jasa konsultansi, melaksanakan penyelenggaraan e-purchasing dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,-. PP menyelenggarakan kewenangannya pada tahapan PBJP diproses pemilihan penyedia.

e). Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL), tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menyelenggarakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.

f). Penyelenggara Swakelola, tugas kewenangannya diatur pada pasal 16 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penyelenggaraan tugas dan fungsinya tergantung ditempatkan pada penugasan di Tim Swakelola yaitu tim persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencan biaya. Tim pelaksana memiliki tgas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggraran. Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

g). Penyedia, tugas kewenangannya dalam penyelenggaraan PBJP diatur pada pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penyelenggaraan pelaksanaan kontrak dengan bertanggungjawab penuh pada kualitas, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, waktu dan tempat penyerahan barang/jasa. Secara keseluruhan penyedia dalam PBJP mencakup pada proses pemilihan, pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan dan penerimaan barang/jasa.

Keseluruhan rangkaian PBJP dikelola oleh masing-masing pemilik resiko sehingga pemahaman terkait tugas pokok fungsi pada setiap tahapan PBJP. Pertama, tahapan Perencanaan pemilik resiko PA, KPA PPK dan Penyelenggara Swakelola. Kedua, tahapan Pemilihan PA, KPA, PP, Pokmil dan Penyedia. Ketiga, tahapan penyelenggaraan kontrak PA, KPA, PPK, tim swakelola dan penyedia. Keempat, tahapan serah terima hasil pekerjaan dan barang PA, KPA, PPK, tim swakelola dan penyedia. Masing-masing pemilik resiko bertanggungjawab atas hasil proses dan output dalam tahapan PBJP.

3. Penyelesaian perselisihan, pengaduan dan sanksi (pengetahuan atas dampak atas apa yang ditimbulkan).

Dampak dari keseluruhan atas resiko penyelenggaraan PBJP berakhir dengan hukum pidana hal ini diungkapkan oleh Roni Dwi Susanto “Mayoritas perkara yang menyangkut pengadaan barang dan jasa (PBJ) diselesaikan secara pidana.” Angka yang disebut mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), membuktikannya dari 307 perkara PBJ, sebanyak 282 ditangani secara pidana.

Sisanya, diselesaikan dalam konteks persaingan usaha, perdata, dan administrasi. Itu berarti selama ini aparat penegak hukum lebih menggunakan pendekatan pidana terlebih dahulu ketika menemukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Roni tak menampik bahwa memisahkan mana aspek pidana, mana aspek administrasi dan aspek perdata dalam pengadaan perdata tidak mudah.

Pendekatan pidana lebih banyak digunakan antara lain karena aspek-aspek pidana dapat muncul pada setiap proses PBJP (Muhammad Yasin: Dikritik, Pendekatan Pidana dalam Kasus Pengadaan Barang dan Jasa).

Sesuai pengamatan penulis proses penyelesaian hukum pengadaan dalam setiap tahapan PBJP membagi atas: Tahapan perencanaan dan tahapan pemilihan ranahnya hukum administrasi sehingga penyelesaiannya diselesaikan dengan hukum administrasi negara termasuk pengenaan sanksinya. Tahapan pengendalian penyelenggaraan kuntrak dan tahapan serah terima pekerjaan atau barang/jasa ranahnya hukum perdata yang penyelesaian hukumnya dengan hukum acara perdata, namun tidak menutup kemungkinan dari seluruh rangkaian PBJP diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana ketika ditemukan perbuatan melawan hukum dari setiap tahapan penyelenggaran PBJP.

Dengan memahami dampak resiko penyelenggaraan PBJP maka pemilik resiko (pelaku pengadaan) harus dibekali dengan tiga pendekatan identifikasi resiko yaitu memahami regulasi yang mengatur, memahami tugas tanggungjawab serta kewenangannya dan sejauhmana memahami akan pengetahuan atas dampak (perselisihan, pengaduan dan sanksi) yang ditimbulkan atas resiko tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin