Home Nusantara LSM KRPK : Seratus Hari Kerja Rini Syarifah dan Makde Rahmad Masih...

LSM KRPK : Seratus Hari Kerja Rini Syarifah dan Makde Rahmad Masih Menjadi Macan Kertas

198
Trijanto, ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar saat melakukan aksi di depan pendopo Ronggo Hadi Negoro/rumah dinas bupati Blitar beberapa tahun yang lalu. (Ket foto : foto ini di ambil sebelum pandemi Covid-19/ dok.pribadi).
Himbauan Pemprov Kepri

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Trijanto, ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar mengkritisi Seratus hari kerja bupati dan wakil bupati terpilih, Rini Syarifah dan Rahmat Santoso dalam pengoptimalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan program yang lain dinilai masih jalan ditempat.

Dimana, Trijanto menyebutkan bahwa selama ini apa yang di sampaikan di dalam misi visi sewaktu kampaye belum ada yang ditelorkan, termasuk optimalisasi BUMD.


Menurutnya, BUMD merupakan salah satu unit/badan penghasil pendapatan asli daerah (PAD), namun saat ini sedang sekarat dan selalu merugi.

Baca Juga :

“Sehingga, ini perlu perombakan manajemen dan memperluas tupoksi, agar unit yang satu ini tidak merugi di setiap laporan tahunnya,” beber Trijanto, Kamis (5/8/2021) di Markasnya Jalan Mendut No.49 Kota Blitar.

Tak hanya itu kata Trijanto, pemerintah daerah juga dituntut memiliki jiwa enterpreneurship yang terus berinovasi, guna menggali dan memberikan nilai tambah bagi PAD.

“Sehingga, laba yang dihasilkan BUMD diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan PAD yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut panglima LSM KRPK ini, penyehatan BUMD maupun upaya peningkatan PAD tak lantas melahirkan regulasi yang justru bisa menghambat investasi. Akan tetapi, BUMD bisa dijadikan alat untuk mengelola CSR demi kepentingan masyarakat.

“Jangan jadi alasan untuk meningkatkan PAD, lalu pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan atau regulasi yang dapat menghambat investasi,” kata Trijanto.

Kemudian, ia turut menyampaikan, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017, pemerintah telah memberikan arahan yang jelas bagaimana semua BUMD di Indonesia dapat dikelola dengan prinsip Good Corporate Goverment (GCG).

“Dengan lima prinsip tata kelola yang baik yaitu, transparansi, tanggungjawab, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. PP inilah yang menjadi rujukan dalam tata kelola BUMD di Indonesia,” tukasnya.

Terakhir Trijanto mengingatkan, seperti janji kampanye yang lain, untuk pendidikan gratis dan perbaikan infrastruktur juga harus dilaksanakan.

“Ingat bahwa banyak masyarakat pemilih saat Pemilukada kemarin terhipnotis janji poilitiknya. Kita berharap janji-janji politiknya tidak hanya jadi macan kertas yang selalu dilempar saat menjelang hajatan Pemilukada saja,” tegasnya.

Reporter : Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin