Home Kepulauan Riau

KPK Akan Periksa Puluhan Pejabat Kepri Terkait Kasus Nurdin

174
Nurdin Basirun
Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun mengenakan rompi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin reklamasi, Kamis (11/7/19) lalu. (F: Istimewa)

Barakata.id, Batam – KPK akan memeriksa puluhan pejabat Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) setingkat kepala dinas pada pekan depan. Pemeriksaan itu masih terkait kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun.

Informasi pemeriksaan puluhan pejabat Pemprov Kepri oleh KPK dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Kepri, Nilwan. Ditemui usai upacara HUT Ke-74 Republik Indonesia di Gedung Daerah Tanjungpinang, Sabtu (17/8/19) pagi, Nilwan mengatakan pemeriksaan para pejabat itu dijadwalkan mulai Senin (19/8/19) hingga Kamis (22/8/19).

“Hari Senin ada tujuh orang yang diperiksa, begitu juga Selasa hingga Kamis,” ujarnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga : KPK: Penyidikan Kasus Nurdin Basirun Masih Panjang

Nilwan enggan membeberkan nama-nama para pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi oleh KPK.

Ia pun tidak mau menduga-duga materi pemeriksaannya itu terkait kasus apa.

Nilwan memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian izin prinsip reklamasi.

“Saya diperiksa Kamis pekan depan bersama enam kepala dinas lainnya,” ucapnya.

Nilwan mengaku, dirinya sudah pernah diperiksa KPK karena berada di Gedung Daerah saat Nurdin ditangkap. Padahal saat itu ia hanya ingin membawa durian yang tersimpan dalam kardus.

Seperti diketahui, Nurdin Basirun ditangkap KPK di rumah dinasnya di Gedung Daerah Tanjungpinang.

“Saya tidak trauma berada di Gedung Daerah, karena saya tidak bersalah. Apa yang dilakukan KPK merupakan momentum bagi masyarakat Kepri untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengaku akan diperiksa KPK pada Selasa pekan depan. Ia pertama kali diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga : Kasus Suap Nurdin, KPK Periksa Wali Kota Batam Rudi

Ia mengaku pernah memberikan uang untuk kegiatan gubernur. Namun uang itu bukan untuk gubernur, melainkan untuk anak-anak kurang mampu.

“Apakah ini terkait pemberian uang untuk anak-anak kurang mampu menjelang Idul Fitri atau tidak, saya tidak tahu,” kata pejabat itu.

Barakata.id sudah berusaha menghubungi Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pesan yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp belum mendapatkan jawaban dari Febri.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin