
Barakata.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan menyebut banyak oknum polisi dan jaksa yang peras pengusaha. Presiden mengaku bahwa ia sering mendapat laporan mengenai jeleknya perilaku oknum aparat hukum di berbagai wilayah Tanah Air.
“Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya (oknum polisi dan jaksa) memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/19).
Baca Juga : Isi Lengkap Pidato Pertama Presiden Jokowi Usai Dilantik
Di hadapan peserta rapat yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah, serta seluruh kapolda, kapolres, kepala kejati, dan kepala kejari se-Indonesia itu, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan.
Dengan tegas, Presiden Jokowi meminta para pimpinan dari oknum-oknum nakal itu agar segera memecat mereka.
“Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di kejati ini, kejari ini, di polda ini, di polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah,” ujar Jokowi.
“Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan, sangat tidak baik,” katanya.
Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Karena itu, kalau ada oknum polisi dan jaksa yang suka memeras pengusaha, sebaiknya segera dicopot atau diberhentikan.
Baca Juga : Respon Pasar Terhadap Kabinet Jokowi, IHSG Ambles, Rupiah Keok
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan lagi, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.
“Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pula berpura-pura salah gigit,” ucap Jokowi.
“Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” katanya.
Presiden pun mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak mencari-cari kesalahan pejabat maupun pengusaha. Kalau memang ada kebijakan yang keliru dan berpotensi terjerat hukum, sebaiknya diberi peringatan terlebih dahulu.
*****
Sumber : Kompas. com