Home Nusantara DPRD Kota Blitar Menggelar Rapat Paripurna Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021

DPRD Kota Blitar Menggelar Rapat Paripurna Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021
Foto: istimewa

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar, Tahun Anggaran 2021, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: DPRD Kota Blitar Gelar Paripurna Bahas Dua Topik Penting Sekaligus

Dihadiri Wali Kota Blitar Santoso dan Wakil Walikota Tjutjuk Sunario, rapat paripuran dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua Agus Zunaidi dan Ely Idayah Vitnawati serta dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Blitar dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar dan perwakilan Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar serta sejumlah pejabat lainnya.

Usai rapat, Syahrul Alim mengatakan, apa yang disampaikan Wali Kota Blitar masih ada beberapa catatan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021. salah satunya adalah terkait evaluasi dari BPK.

Sehingga, terjadi evaluasi dari BPK yang cukup krusial. Yaitu, mengenai dana bergulir di Dinas Koperasi pada periode 2017-2018 yang mengakibatkan menjadi temuan dari tahun ke tahun.

Baca juga: DPRD Kota Blitar Berharap Target Realisasi PBB-P2 Tahun 2022 Terpenuhi

“Sampai saat ini belum ada penyelesaian, dan masih belum bisa tertagih semua. Sehingga, selalu menjadi catatan BPK dari tahun ke tahun,” ungkap Syahrul.

Kemudian Syahrul berpendapat dan menyarankan untuk dilakukan pemutihan jika terjadi kebangkrutan. Namun, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika memang barangkali yang bersangkutan meninggal atau telah mengalami kepailitan dalam berusaha, dan itu harus ada penetapan pengadilan.

Ketua DPRD Kota Blitar ini berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar agar segera dapat menyelesaikan persoalannya, sehingga penyerapan dan capaian kota Blitar bisa maksimal.

Baca juga: Dalih Tarik Wisatawan, PPAI Berharap DPRD Kota Blitar Dapat Memfasilitasi Kontes Ketangkasan Ayam Jago

“Akibatnya, capaian Kota Blitar tidak bisa maksimal. Sementara menurut catatan, capaian Kota Blitar hanya 92 persen, karena ada di permasalah itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Syahrul juga masih ada catatan lagi dari BPK terkait kinerja BUMD yang juga menjadi saran dan evaluasi dari Pemkot Blitar. Khususnya kinerja di BPR Artha Praja yang sampai sekarang belum maksimal.

“Kalau di PDAM sudah ada perkembangan baik, meski belum maksimal. Kalau di BPR Artha Praja harus dimaksimalkan lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan, hasil paripurna segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi. Setelah itu baru penetapan menjadi peraturan daerah (Perda), dan maksimal harus selesai 14 hari kerja.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Blitar : SE Larangan Mudik Adalah Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19

Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso menuturkan, bahwa rapat paripurna penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 berlangsung bagus, meski ada beberapa rekomendasi dari DPRD.

“Untuk itu, Pemkot Blitar juga sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa rekomendasi dari DPRD Kota Blitar. Selanjutnya, hasilnya akan kita kirim ke gubernur untuk segera dievaluasi, dan segera dapat ditetapkan menjadi Perda,” kata Santoso. (adv/jun)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin