Home Kepulauan Riau Bintan

Bupati Bintan : Pejabat yang Tak Laporkan Harta Kekayaan Akan Disanksi

89
Bupati Bintan
Bupati Bintan, Apri Sujadi memimpin rapat koordinasi OPD di Kantor Bapelitbang Bintan, Senin (24/2/20). (F: Barakata.id)

Barakata.id, Bintan – Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bintan segera menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apri menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi pejabat yang tidak mematuhi ketentuan itu. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi OPD di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bintan, Senin (24/2/20) sore.

“Kita kasih tenggat waktu hingga awal bulan Maret 2020 ini. Sudah kita sampaikan ke seluruh Kepala OPD, dengan batas waktu yang telah ditentukan masih tidak melaporkan harta kekayaan, maka akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Baca Juga :
Punya 21.884 Nasabah, BPR Bintan Bukukan Laba Rp4,6 Miliar

Apri juga sudah meminta Kepala OPD segera mendata pejabatnya (nama-nama pejabat) yang belum melaporkan LHKPN. Serta diberi batas waktu seminggu hingga awal bulan Maret 2020.

“Saya sudah beritahu agar Kepala OPD Bintan segera memanggil pejabat di bawahnya mulai dari pejabat eselon 3 dan 4. Ini hanya butuh suatu kesadaran, dan bentuk tanggung jawab,” ujarnya.

“Bila sampai batas waktu awal bulan Maret ini belum juga melaporkan, maka siap-siap akan kita beri sanksi,” pungkasnya.

Untyk diketahui, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat.

Pelaporan LHKPN itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN tersebut juga bisa diakses oleh masyarakat secara online di naman resmi KPK.

*****

Penulis : Erha

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin