Barakata.id, Batam – Rembuk stunting tingkat Kota Batam tahun 2022 dimulai, Senin (10/1/22). Kota Batam menjadi yang pertama se- Kepri yang menggelar kegiatan tersebut.
Kegiatan yang diadakan di Aula Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam ini dibuka oleh Ketua Penanganan Stunting Kota Batam Amsakar Achmad. Dalam sambutannya ia berharap rembuk tersebut dapat melahirkan rencana program yang baik ke depannya.
Wakil Wali Kota Batam ini ingin penanganan stunting yang sudah bagus di Batam, tetap dijalankan dengan konsisten. Selain menjadi percontohan nasional, pencanangan penanganan stunting di Batam juga dihadiri Kepala BKKBN.
Baca Juga:
- Puskesmas Botania Kini Punya Pos Kelola Anak Stunting di Mall
- 3.356 anak di Batam Stunting, Akademisi Dilibatkan untuk Menangani
Selain itu Batam juga telah merekrut pendamping keluarga. Serta telah meneken perjanjian kerja sama dengan universitas di Batam.
“Saya tak ingin, kerja baik bapak ibu selama ini terputus di tengah jalan dan tak ingin nanti program yang kita jalankan sekadar program di atas kertas. Maka kita adakan rembuk ini,” kata dia.
Pada kegaitan rembuk ini, peserta dapat menyampaikan pendapat. Kemudian pihak puskesmas dan kecamatan akan memaparkan kondisi di lapangan. Dari pemaparan itu, pendapat yang ada akan diformulasikan.
“Kemudian cari tahu masalahnya, baru dirumuskan untuk diajukan dalam kegiatan yang hendak kita lakukan tahun berikutnya,” papar dia.
Terkait data, Amsakar menaruh perhatian yang serius. Sebab, data ini menjadi pijakan penting untuk menentukan langkah ke depan. Sejauh ini, data yang dipaparkan sejumlah puskesmas di Batam sudah valid.
Selanjutnya dari gambaran awal persoalan akan diambil kebijakan terintegrasi dari OPD terkait. Gambaran persoalan stunting di Batam ini tak lepas dari gizi, hunian dan persoalan lain yang mempengaruhi stunting.
Bentuk kebijakan terintegrasi yang dilakukan misalnya memasukkan ke DKTS, Jampersal atau ke Jamkesda.
“Ini yang saya sampaikan kepada kecamatan, setelah mendengar paparan puskesmas, agar dapat dipahami dan diusulkan pada kegiatannya di musrenbang,” ujar Amsakar.
Kepada para tenaga pendamping keluarga yang telah dibentuk juga diminta untuk berperan secara optimal. Saat ini ada 1.632 orang tenaga pendamping di Batam.
Rembuk stunting tingkat Kota batam dibagi dalam beberapa kegiatan. Untuk Senin (10/1/22) kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pagi untuk Kecamatan Nongsa, Bengkong dan Batuampar. Kemudian sesi kedua (siang) untuk Kecamatan Sagulung, Batuaji dan Bengkong.
Baca Juga:
- Pemprov Kepri Dukung Penuh Kolaborasi Perguruan Tinggi Zero Stunting di Kepri
- PKK Kepri Targetkan Bebas Stunting di 2024
Kemudian pada Selasa (11/1/22) rembuk stunting kembali digelar. Lokasinya masih di Kantor Wali Kota Batam. Kecamatan yang dibahas dalam rembuk adalah Lubukbaja, Batam Kota dan Sekupang.
Kemudian pada Rabu (12/1/22) akan dilakukan rembuk untuk wilayah hinterland di antaranya Bulang, Galang dan Belakangpadang. Rembuk akan dilaksanakan langsung di kecamatan tersebut.
Rembuk stunting ini melibatkan seluruh stakeholder terkait. Dari tenaga kesehatan (puskesmas), OPD terkait lainnya, kecamatan, kelurahan hingga RTRW. Selain itu juga, kader PKK, pendamping keluarga, aparat hingga KUA. (asrul)
