Barakata.id, Batam – Sejumlah kepala puskesmas menyampaikan curahatan hati (curhat) dalam hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (19/10/21). Mereka menyebut beberapa kendala yang membuat layanan kesehatan bagi masyarakat di puskesmas belum sempurna.
Rata-rata, kendala yang dihadapi puskesmas di Batam adalah soal fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Di antaranya, masih kurangnya tenaga kerja, fasilitas sarana dan prasarana, hingga minimnya anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau di pulau, kendala kami tentu terkait mobilitas. Pasien belum tentu bisa dirujuk di rumah sakit terdekat, sehingga kalau jaraknya jauh, ongkos bensin akan lebih mahal,” kata Kepala Puskesmas Bulang, dr Harri.
BACA JUGA : Data Pagu OPD Belum Tuntas, DPRD Batam Tunda Pembahasan Ranperda RPJMD
Ia mengatakan, selama ini anggaran untuk BBM digabung dengan biaya pemeliharaan dan jumlahnya relatif sama di tiap-tiap puskesmas. Karena itu, ia berharap adanya penyesuaian anggaran untuk BBM.
Soal anggaran BBM tersebut juga disampaikan kepala puskesmas yang lain. Menurut Harri, kendaraan operasional Puskesmas Bulang membutuhkan rata-rata 6-7 liter bensin per harinya.
Ketersediaan fasilitas mobil ambulans juga menjadi kendala bagi sebagian puskesmas. Di antara 21 puskesmas di Batam, masih ada puskesmas yang belum memiliki atau memiliki kendaraan ambulans dalam kondisi rusak.
Puskesmas di Batam yang belum punya mobil ambulans di antaranya Puskesmas Botania, Puskesmas Sambau, Puskesmas Baloi Permai, dan Puskesmas Mentarau. Dalam RDP itu juga dicetuskan pentingnya ketersediaan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang memadai di setiap puskesmas.
Saat ini, masing-masing puskesmas di Batam rata-rata memiliki 5 dokter. Namun, masih ada juga puskesmas yang hanya memiliki 4 hingga 3 dokter, seperti Puskesmas Tanjungbuntung, Puskesmas Sei Lekop, Puskesmas Mentarau, Puskesmas Kampung Jabi, Puskesmas Sambau dan Puskesmas Sei Langkai.
“Dokter kami ada empat orang, perawat dan bidan masih kurang tetapi bisa kami berdayakan dari tenaga yang lain. Kami butuh perawat laki-laki untuk mengatasi keadaan darurat,” ujar Kapus Sei Lekop, dr Erizal.
Kata dia, kebutuhan tenaga kesehatan, dokter, dan ambulans serta sopirnya sangat diperlukan. Apalagi di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, selama pandemi, tugas dan beban nakes bertambah dengan adanya kegiatan tracing, dan testing, serta vaksinasi di Batam.
BACA JUGA : Kasus Kriminal Anak di Batam Meningkat, Komisi IV DPRD Batam Gelar RDP
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri menyinggung soal layanan di Unit Gawat Darurat. Menurut dia, jika memang puskesmas masih kekurangan tenaga medis, lebih baik UGD tidak dibuka.
“Kalau puskesmas tidak siap, kami minta lebih baik tidak dibuka saja UGD, agar masyarakat dapat langsung menangani kondisi darurat secara cepat di tempat lain,” kata dia.
Menurut Ides Madri, sebagai kota yang terus berkembang, jajaran puskesmas di Batam harus ikut mempersiapkan secara maksimal ketersediaan fasilitas serta SDM yang handal untuk layanan kesehatan termasuk di UGD.
Kata dia, agar pasien bisa ditangani dengan baik dalam keadaan keadaan maka layanan UGD di puskesmas juga harus sudah siap. Karena itu, pihak puskesmas juga harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah layanan UGD-nya tersedia atau buka selama 24 jam guna menghindari adanya miskomunikasi.
“Di UGD itu harus selalu siap menerima pasien dalam kondisi apapun. Harus ada dokter jaga, ada fasilitas yang memadai. Puskesmas juga seharusnya punya mobil ambulans. Ini harus menjadi perhatian kita bersama ke depannya,” kata Ides.
