Barakata.id, Batam – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setelah dihantam pandemi Covid-19.
UMKM kata Kamaluddin, sangat terdampak oleh wabah yang sudah berjalan hampir dua tahun ini. Apalagi, pemerintah saat ini juga sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana mobilitas dan kegiatan perekonomian juga sangat dibatasi jam operasionalnya.
“Sekarang ini bagaimana caranya agar UMKM bisa bangkit kembali. Mereka sangat terdampak pandemi Covid-19. Jika UMKM kuat, upaya percepatan pemulihan ekonomi sepertinya bisa terealisasi,” katanya di gedung DPRD Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Batam, kemarin.
BACA JUGA : Pemprov Kepri Akan Beri Bantuan Modal untuk UMKM
Kamaluddin mengatakan, dalam melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baik itu murni maupun perubahan 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang perlu diperhatikan adalah pemulihan ekonomi.
Menurut dia, UMKM pantas menjadi prioritas anggaran. Karena itu, ia mendorong Pemko Batam memberi catatan khusus untuk pelaku usaha kecil tersebut.
“Bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita para pelaku UMKM. Jadi kita di DPRD saat melakukan pembahasan anggaran, kita selalu menyampaikan itu. Kita akan push anggaran, pedagang kecil itu harus dibantu karena sangat terdampak,” ujar Kamaluddin seperti dilansir Haluan Kepri.
Kata dia, jumlah anggaran yang bakal diprioritaskan untuk UMKM memang belum diputuskan, karena sampai sekarang masih dalam pembahasan bersama antara DPRD Kota Batam dan Pemko Batam. Namun, saat pembahasan KUA PPAS Perubahan, DPRD Batam sudah memasukan anggaran-anggaran yang terhadap yang terdampak langsung dari Covid-19.
“Pembahasan mungkin selesai pada Kamis mendatang, kita akan sinkronkan dan finalisasi. Setelah itu pada hari Jumat langsung kita ambil keputusan untuk KUA PPAS 2022,” tuturnya.
Secara umum lanjutnya, UMKM yang akan mendapatkan bantuan itu ada dua hal. Pertama Pemerintah daerah akan mengajukan kepada Pemerintah Pusat seperti halnya tahun 2020. Dimana ada program dari Kementerian Sosial (Kemensos) setiap UMKM dapat bantuan sebesar Rp2,5 juta.
“Jadi kita dari daerah mengajukan nama-nama UMKM yang akan mendapatkan bantuan itu kepada Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Nama yang disetujui dan memenuhi persyaratan akan langsung dapat bantuan uang ke rekening masing-masing nama yang mendapatkan,” kata dia.
BACA JUGA : DPRD Batam Soal Belajar di Sekolah: SMP Boleh, SD Jangan Buru-Buru
Kedua, kalau yang dari Pemko Batam rencananya dan saat ini sedang dilakukan pembahasan, yakni akan memberikan tambahan anggaran untuk Dinas UMKM, karena saat dilakukan pembahasan anggarannya sangat kecil untuk UMKM dan pasar.
Jadi nanti anggarannya dinaikan, namun bagi UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat maka yang dari daerah tidak dapat lagi. Artinya yang akan dapat dari daerah adalah yang belum dapat dari pusat.
“Semua datanya ada di dinas sosial. Bagi yang sudah dapat dari pusat maka tidak akan dikasih lagi. Namun itu belum diputuskan, namun pola yang akan kita bangun seperti itu.
Kamaluddin berharap agar PPKM di Batam tidak lagi di perpanjang karena itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Meski demikian, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas keseharian demi mencegah penyebaran Covid-19.
*****
