Barakata.id, Blitar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2023 tingkat kecamatan se-Kabupaten Blitar secara serentak dan musyawarah perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan (Pena Intan) pada Selasa (15/3/2022).
Mengingat masih dalam situasi Pandemi Covid-19, Musrenbang dilaksanakan secara virtual yang berpusat di pendopo Ronggo Hadi Negoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, didampingi Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Sekretaris Daerah (Sekda) Izul Mahrom, kepala OPD, serta tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) Kabupaten Blitar.
Dalam sambutan, Bupati Blitar atau biasa disebut Mak Rini menjelaskan bahwa di tahun 2023 nanti ada lima prioritas pembangunan yang terangkum dalam tema pembangunan kali ini yaitu “Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan”.
Baca juga : Wali Kota Blitar Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026
5 program prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tersebut diantaranya :
- Peningkatan akses pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial.
- Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif.
- Pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, dan peningkatan pendapatan daerah.
- Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian dan,
- Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan.
Untuk itu, Bupati Blitar berharap kepada perempuan perempuan masa kini harus inspiratif dalam berbagai bidang, harus memiliki keberanian membangun kepercayaan diri, apalagi dengan kecanggihan tekhnologi saat ini.
“Sehingga, perempuan di Blitar harus bisa menggunakan gadged dengan bijak, tidak hanya existensi diri, namun existensi potensi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan,” kata Mak Rini.
Baca juga : Soal Boikot Musrenbang, APD Kab.Blitar Minta Bersyarat, Wabup Blitar : Jangan Buka-Buka ke Belakang
Lebih lanjut, ia juga mengatakan, melalui Musrenbang kecamatan dan musyawarah Pena Intan, agar semuanya menyepakati program yang benar-benar diperlukan atau diprioritaskan ini.
“Adapun manfaatnya bagi masyarakat luas, tidak hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.
Kemudian Mak Rini berpesan kepada seluruh OPD untuk benar-benar mengawal hasil Musrenbang dan musyawarah Pena Intan ini secara serius dan mengakomodir usulan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan dan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah.
“Saya berpesan kepada seluruh Camat, lurah, kepala desa, utusan perwakilan Musrencam dan forum perempuan, anak, penyandang difabilitas dan kelompok rentan bahwa diperlukan sinergi kolaborasi lintas sektoral, lintas desa, kecamatan untuk menghadapi tantangan masa depan karena kita dituntut untuk mampu melahirkan solusi berbagai persoalan yang ada sehingga bisa merubah kerja yang cepat dan efisien yang berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Soal one produck one village (OPOV), ia berharap agar terus dimaksimalkan. Karena, program ini memperkuat basic dan skala produktifitas level desa dengan menggali potensi kelompok rentan, mendekatkan layanan perijinan dan pembiayaan level desa melalui kerjasama antar desa dengan Bumdes dan Bundesma sebagai motor penggeraknya.
Baca juga : APD Kabupaten Blitar Akan Boikot Musrenbang Jika Usulan Tahun 2020 Tidak Direalisasikan Sekarang
Senada dengan hal itu, Camat Kademangan Yudha Ismariyanto usai acara Musrenbang mengungkapkan bahwa ada 225 usulan se-Kecamatan Kademangan dari 15 desa yang diusulkan. Tetapi, kata dia, juga ada 56 usulan yang ditolak oleh OPD.
Sementara, sisanya 159 usulan diterima. Namun, nantinya tidak semua dapat usulan tersebut dapat direalisasikan. Sebab, untuk tekhnis dari Musrenbang harus disepakati terlebih dahulu secara prioritas.
“Nanti kita akan memilih lima usulan daripada desa dan kelurahan di kecamatan kademangan ditambah lima usulan dari Pena Intan. Tentunya ini sudah kesepakatan. Kalau tidak bisa merata menyeluruh ke desa atau kelurahan, paling tidak usulan ini sudah mencakup supra desa atau antar desa,” ucap Yudha.
Baca juga : Tiga Materi Dibahas Sekaligus pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Ini Masalahnya
“Dan mudah-mudahan ini bentuk ikhtiar kita bersama, semoga usulan dari kecamatan Kademangan ini bisa bisa direalisasi tahun ini oleh Pemkab Blitar,” pungkasnya.
(adv/jun)
