Beranda Urban Nusantara

Tiga Materi Dibahas Sekaligus pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Ini Masalahnya

75
0
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar
Rapat paripurna penyampian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar Selasa (1/3/22). (foto : achmad/barakata id)
DPRD Batam

Barakata.id, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (01/03/2022). 

Paripurna kali ini diikuti Bupati Blitar Rini Syarifah melalui virtual, dihadiri Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, anggota DPRD dan sejumlah kepala OPD.

Ikuti saluran Barakata.id di WhatsApp klik disini

Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, didampingi Wakil Ketua Susi Narulita K.D, SIP dan Mujib, SM.

Baca juga : Langka Migor, DPRD Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Lebih Gencar Gelar Operasi Pasar

Rapat Paripurna ini membahas tiga agenda yaitu, penyampaian laporan pansus Greenfields, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib menyampaikan, ada tiga hal yang menjadi dasar penyelenggaraan paripurna ini, pertama, panitia khusus DPRD Kabupaten Blitar pembahas permasalahan PT Greenfields telah melaporkan hasil pembahasannya pada tanggal 28 Desember 2021, sekaligus memohom kepada pimpinan DPRD untuk memperpanjang masa tugas pansus.

Baca juga : Pansus Greenfields, DPRD Kabupaten Blitar Gelar Raker Guna Rumuskan Rekomendasi

“Maka dengan terbitnya keputusan pimpinan DPRD nomor 8 tahun 2021, pansus melanjutkan beberapa agenda kegiatan dalam rangka membahas permasalahan yang terkait PT Greenfields di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Sambungnya, kedua, sesuai ketentuan pasal 178 ayat 5 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

Baca juga : Rekomendasi Pansus Greenfields, DPRD Kabupaten Blitar Molor Alasannya Belum Cukup Bukti

Lanjutnya, ketiga, sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jatim tanggal 30 November 2021 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Blitar tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. (adv/jun)