Home Kepulauan Riau Keuangan Terbatas, Ansar Minta Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 Dibahas Realistis

Keuangan Terbatas, Ansar Minta Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 Dibahas Realistis

54
Ekonomi Kepri
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyerahkan draf Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak di Tanjungpinang, Senin (5/7/21). (F: dok.pemprov kepri)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap Ranperda RPJMD Kepri Tahun 2021-2026 dapat dibahas dan selesai tepat waktu oleh DPRD Provinsi Kepri. Selain itu masukan dan penyempurnaan juga diperlukan agar dokumen ini menjadi dokumen cetak biru rencana pembangunan jangka menengah yang dapat segera digunakan.

“Kita sampai kepada titik ini setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya yang dimulai dari penyusunan Rancangan Teknokratik, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, konsultasi publik Rancangan Awal, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan Musrenbang RPJMD,” ujar Ansar dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/7/21)


Pada kesempatan itu, Ansar mengajak para pemangku kepentingan agar pembahasan Ranperda RPJMD ini dilakukan serealistis mungkin dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah yang semakin terbatas. Juga isu-isu strategis daerah yang mendesak untuk diselesaikan.

BACA JUGA : Gubernur Kepri Perintahkan Bupati/Wali Kota Gesa Vaksinasi Anak

“Adapun isu-isu strategis yang diangkat dalam Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 ini antara lain pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya standar pelayanan minimal seperti yang diamanatkan oleh beberapa regulasi, sebaran wilayah Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan,” katanya.

“Kemudian belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, serta terbukanya wilayah Kepri menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu,” sambung Ansar.

Dari isu strategis tersebut, lanjut Ansar, maka dirumuskan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”.

“Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka akan ditempuh melalui lima misi, yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa,” ujarnya.

“Kemudian melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir,” lanjut Gubernur Kepri.

BACA JUGA : Ansar-Marlin Usung 7 Aksi Ekonomi untuk Kepri Sejahtera

Selanjutnya Ansar menyampaikan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah maka diperlukan sinergitas antar stakeholder pembangunan baik dalam lingkup Perangkat Daerah Pemprov Kepri maupun antar daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Kebijakan Pembangunan Cross Cutting.

“Kebijakan Pembangunan Cross Cutting merupakan kolaborasi beberapa program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah atau beberapa kabupaten/kota,” pungkasnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Raden Tjahyono. Turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kepri, Anggota DPRD Kepri, para Asisten Pemprov Kepri, para Staf Khusus Gubernur, dan para Kepala OPD Kepri baik secara langsung maupun virtual.

*****

Sumber : kepriprov.go.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin