Barakata.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Rudi Margono meresmikan Ruang Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan di Kantor Kejati Kepri di Senggarang, Kota Tanjungpinang, Senin (25/3/24). Selain itu juga diresmikan Pendopo Justicia yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri..
Command Center Adhyaksa Kemaritiman dan Kepelabuhanan ini adalah inisiasi Rudi Margono dan merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan Pemprov Kepri berbagai instansi vertikal sektor kelautan dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan.
Gubernur Ansar mengapresiasi Kajati Kepri beserta jajarannya yang telah berjibaku dalam berinovasi untuk menghasilkan suatu produk pelayanan yang menjadi pionir dalam sinegritas penegakan hukum sektor kelautan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, khususnya Pemprov Kepri beserta seluruh Instansi Vertikal dan Badan Terkait di wilayah Provinsi Kepri.
“Inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sangat dibutuhkan, menandakan pentingnya kerja sama lintas sektoral khususnya urgensi dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan,” jelas Ansar.
BACA JUGA : Potensi Maritim dan Kemudahan Investasi, Dua Jurus Gubernur Bangkitkan Kepri
Ansar juga mengajak dan mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait di seluruh wilayah Kepri untuk menjadikan Command Center Adhyaksa Marine sebagai wadah yang dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan.
“Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dihadirkan Kejati Kepri dalam penyelenggaraannya, sangat membantu Pemprov Kepri dalam hal urgensi isu-isu terkait wilayah perairan mencakup berbagai peraturan terkait pelayaran, lingkungan laut, dan perdagangan internasional. Serta sangat membantu dalam hal upaya pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP di sektor kelautan dan peningkatan layanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Adapun Rudi Margono mengharapkan Command Center dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.
“Command Center ini akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya. Oleh karena itu sangat penting sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat,” terangnya. (zah)
