Home Warta Nusantara

Kantor Bawaslu Akan ‘Digeruduk’ Massa GNKR 21-25 Mei

403
Gedung Bawaslu RI di Jakarta Pusat dipadati pengunjuk rasa dari pendukung pasangan Prabowo-Sandi, Jumat (10/5/2019). (F: Joko Supriyanto/Warta Kota)

Jakarta – Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan ‘digeruduk’ massa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) pada 21-25 Mei 2019. Rencana aksi massa itu disampaikan Koordinator GNKR, Jumhur Hidayat di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Sabtu (18/5/19).

Jumhur mengatakan, agenda aksi pada 21-25 Mei tersebut adalah, mendesak Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU RI agar mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo- Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2019).

Menurut Jumhur, desakan diskualifikasi terhadap paslon 01 itu didasarkan pada dugaan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada Pilpres 2019.

“Kami akan mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 sebagai peserta dalam pilpres kemarin sesuai dengan Pasal 463 UU no 7 tahun 2017,” kata Jumhur seperti dikutip dari CNN, Minggu (19/5/19).

Jumhur menyatakan, KPU dapat mendiskualifikasi peserta Pilpres 2019 sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menekankan Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi paslon.

KPU pun wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu. Oleh karena itu, lanjut Jumhur, titik aksi massa GNKR akan dipusatkan di kantor Bawaslu.

Jumhur belum bisa memastikan berapa banyak jumlah massa yang akan hadir. Namun, ia menargetkan setidaknya satu juta orang akan ikut menjadi peserta aksi.

“Aksi ini untuk menyalurkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang kecewa dengan Pemilu 2019,” katanya.

Terkait pernyataan kepolisian tentang terduga teroris yang telah ditangkap berencana meledakkan bom saat 22 Mei mendatang, Jumhur menyatakan tidak ingin menanggapi hal itu dengan serius. Ia hanya ingin aparat menangkap orang-orang yang diduga membuat kekacauan.

Jumhur juga berharap aparat keamanan sigap ketika ada pihak yang memprovokasi massa dan berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Kita dari awal aksi kita damai, super tertib, super damai. Enggak boleh kekerasan. Kalau ada yang mengganggu di tengah jalan, kita punya keamanan juga tapi polisi pun harus sigap,” kata Jumhur.

Jumhur Hidayat

Jumhur lalu mengimbau kepada masyarakat yang kecewa dengan Pemilu 2019 juga menggelar aksi di daerah masing-masing. Ia berharap aksi dipusatkan di kantor DPRD di wilayah masing-masing.

“Peserta aksi di daerah bisa menggunakan nama organ GNKR daerah atau nama organ apapun asal memiliki tujuan yang sama. Aksi di daerah dilakukan juga jadwalnya sama sejak 21 Mei hingga selesai,” kata Jumhur.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Titiek Soeharto memastikan aksi yang akan mereka jalani akan berlangsung damai. Ia berharap tuntutan mereka agar penyelenggara pemilu mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 terkabul.

Ahmad Yani, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) dan pendukung capres Prabowo Subianto mengatakan, bentuk unjuk rasa yang mereka lakukan bakal menyerupai ibadah semisal salat dan zikir bersama.

“Gerakan kita anti kekerasan, gerakan damai dan gerakan diam,” katanya.

Prabowo Pimpin Aksi 22 Mei

Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut-sebut bakal turun ke jalan untuk memimpin massa aksi pada 22 Mei mendatang, usai KPU menyelesaikan penghitungan suara Pemilu 2019.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Prabowo sudah bertemu sejumlah purnawirawan pada 13 Mei lalu di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta.

Selain Tedjo, hadir pula Mayjen TNI Purnawirawan Haris Sudarno, eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar, eks Kepala Staf TNI AU Marsekal Purnawirawan Imam Sufaat, dan Letjen TNI Purnawirawan Muzani Syukur. Kemudian, tampak pula Mayjen TNI Purnawirawan Djoko Subroto, Letjen TNI Romulo Simbolon, eks Pangkostrad Letjen TNI Burhanudin Amin, Komjen Pol Purnawirawan Sofjan Jacoeb, Bakri Abdullah, Ichsanoodin Noorsy, serta beberapa tokoh lain.

Tedjo membenarkan informasi yang menyebut Prabowo bakal memimpin langsung aksi GNKR dari Kecurangan Pemilu 2019. Aksi itu bakal dilakukan di depan kantor KPU pusat, Jakarta.

Namun, meski Tedjo mengakui dirinya dan Prabowo bersama purnawirawan lainnya membicarakan rencana aksi tersebut, tapi sejumlah petinggi Gerindra membantahnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi tentang rencana Prabowo memimpin aksi. “Enggak benar,” tegas Dasco.

Hal serupa diutarakan Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono. Dia menampik kebenaran informasi tersebut. “Tidak benar,” ucap Ferry.

Empat Poin Tuntutan

Dalam aksi di depan kantor Bawaslu dan KPU RI nanti, ada beberapa poin yang akan disuarakan. Mengutip CNN, ajakan mengikuti aksi dan poin-poin tuntutan itu sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp pendukung Prabowo-Sandi. Berikut empat poin tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi 21-25 Mei mendatang:

Pertama, massa bakal meminta negara bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kedua, menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur.

Ketiga, massa akan menolak hasil penyelenggaraan pemilu yang dinilai sarat kecurangan sehingga melanggar sila ke-5 Pancasila. Kecurangan yang ada juga disebut melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemili serta UUD 1945.

Keempat, massa akan menuntut pemerintah atas ketidakadilan hukum terhadap rakyat, penyimpangan pelaksanaan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Rencana Prabowo dan aksi massa itu sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp pendukung Prabowo-Sandi. Kalimat ajakan untuk turun ke jalan juga disertakan dalam pesan yang disebarluaskan.

“Aksi kedaulatan rakyat diadakan serentak di seluruh Indonesia dan diharapkan hadir di seluruh kantor perwakilan KPU dan terutama di kantor pusat tanggal 22 hingga selesai di bawah komando langsung calon presiden Prabowo-Sandi dan seluruh tim BPN,” bunyi penggalan pesan di grup WhatsApp tersebut.

“Untuk wilayah daerah diharapkan bisa dikoordinir oleh elemen elemen pendukung Padi (Prabowo-Sandi) di daerah masing masing.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin