Ketiga, Pemkab Blitar harus segera melakukan koordinasi penguatan tata kelola lingkungan yang sejiwa dengan agenda reformasi administrasi, serta melakukan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi untuk membangun pemahaman mengenai kebijakan, program, kegiatan, prosedur birokrasi lingkungan dan investasi.
Untuk itu, Pansus Greenfields DPRD Kabupaten Blitar mengeluarkan rekomendasi diantaranya, secara operasional, Pemkab Blitar perlu melakukan prakarsa dengan membentuk tim investasi sebagai sumbangsih untuk merumuskan formulasi desain tata kelola lingkungan berwawasan lingkungan para investor di Kabupaten Blitar.
“Pembentukan tim ini dapat menjadi media komunikasi yang aktif antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis dalam rangka mendorong optimalisasi investasi berwawasan lingkungan yang mensejahterahkan rakyat,” kata juru bicara Pansus.
Katanya lagi, Pemkab Blitar perlu membuat kajian hubungan antara investasi PT Greenfields Indonesia terhadap kesejahteraan rakyat, lapangan kerja dan potensi pendapatan daerah di Kabupaten Blitar.
“Dari sinilah akan diketahui manfaat keberadaan PT Greenfields Indonesia bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” ungkap Hari.
Rekomendasi selanjutnya yakni, agar Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan permohonan kepada kementerian urusan bidang investasi, kementerian bidang penanaman modal dan dinas untuk memediasi antara pemda, dinas lingkungan hidup provinsi dan PT Greenfields dalam penanganan persoalan limbah yang ada di PT Greenfields Indonesia yang berada di wilayah hukum Kabupaten Blitar hingga selesai dengan tuntas.
Baca juga : Pansus Greenfields DPRD Kabupaten Blitar Terbentuk, Apa Nanti Rekomendasinya Ya?
Selanjutnya, Pemkab Blitar perlu meningkatkan kelas jalan menuju PT Greenfields Indonesia untuk memudahkan dan menyesuaikan dengan kendaraan yang menjadi jalur pendistribusian.
“Pemkab Blitar mengusulkan kepada kementerian urusan bidang investasi, kementerian lingkungan hidup, dan kementerian bidang penanaman modal untuk menghentikan sementara operasional PT Greenfields sampai dengan dipenuhinya kesanggupan komitmen dalam memperbaiki terkait dengan permasalahan yang timbul dari pengelolaan limbah sesuai dengan batas waktu dalam ketentuan dan peraturannya,” tegas jubir Pansus.
Sekedar informasi, Rapat Paripurna selain membahas agenda penyampaian laporan pansus Greenfields, juga digelar agenda lain yakni, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. (adv/jun)
