Home Kepulauan Riau Poros Maritim Dunia di Selat Malaka, Potensi Sekaligus Ancaman (2)

Poros Maritim Dunia di Selat Malaka, Potensi Sekaligus Ancaman (2)

Regulasi Lego Jangkar yang Tertatih-tatih

22
Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat meninjau Pelabuhan Batu Ampar, Kamis (23/9/21). (F: Barakata.id/ Istimewa)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id- Sektor kemaritiman Indonesia merupakan uang besar yang bisa memberikan kontribusi bagi pemasukan negara mengalahkan sektor lain dan hal itu ada di Provinsi Kepri khususnya di Batam. Namun ada persoalan besar berupa regulasi yang tertatih-tatih sehingga upaya menangguk potensi besar tersebut sulit dilakukan.

Presiden Indonesia Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Pasoroan Herman Harianja, mengatakan, potensi kemaritiman di Indonesia ditaksir sekitar USD1,33 triliun. Dari total potensi itu, sekitar USD10 miliar ada di Kepri. Kemudian dari potensi tersebut, baru sekitar 10 persen yang dimanfaatkan.


Melalui regulasi, Indonesia berupaya memaksa kapal-kapal asing menggunakan jasa pemandu dalam negeri dengan membuat Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Nomor: PU.63/1/8/DJPL.07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Baca Juga:

SK tersebut menyebutkan wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai perairan pandu ditetapkan dengan batas-batas yang meliputi sebelah utara Tanjung Balai Karimun sampai perairan sebelah utara Pulau Batam.

Lalu disusul Undang Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang di dalam pasal 198 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemerintah dapat menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Artinya, setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa itu wajib menggunakan jasa pemanduan”.

Namun aturan ini tidak mampu menjangkau kebutuhan pelayaran internasional karena hanya dimanfaatkan untuk kapal yang hanya melintasi perairan dalam negeri yang mengangkut muatan kargo antar daerah. Sedangkan bagi kapal asing yang lebih banyak lalu lalang di Selat Malaka tidak disentuh.

Pengamat industri pelayaran dan pelabuhan, Sungkono Ali, menilai ada kesemrawutan dalam usaha kegiatan pemanduan di Selat Malaka dengan panjang 245 Mil itu. Padahal 80 persen wilayah Selat Malaka merupakan wilayah Indonesia yang seharusnya kewenangan kepanduan dilakukan Indonesia.

Sejak 2014, kawasan labuh jangkar ini dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam mengelola 7 titik itu (enam di Rempang-Galang, satu di Kabil) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 10/2012 tentang FTZ. BP juga menjalankan mandat dari Dirjen Perhubungan laut, Kementerian Perhubungan.

Meski punya dasar hukum, namun BP Batam sejak 2012 tak tertarik mengelola karena menilai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 7 titik labuh jangkar itu tak terlalu besar. Hanya sekitar 8 persen dari PNBP tiap tahunnya.

Baru pada 2014, BP Batam memungut biaya labuh jangkar di 7 lokasi itu. Hasilnya ada PNBP sebesar Rp14,92 miliar. Lalu 2015 tertagih Rp16,37 miliar dan 2016 meningkat menjadi Rp19,2 miliar.

Sementara pada 2017 sejak 1 April, BP tak lagi memungut karena Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kepri mengklaim kewenangan tersebut kini berpindah ke Pemprov. Dasarnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai sebagai kewenangan Pemprov dalam mengelola sumber daya alam di laut.

Staf Khusus Deputi III BP Batam, Nasrul Amri menyebut, kebanyakan kapal memang memilih untuk labuh jangkar di Singapura. Lokasi di Batam memang kurang strategis karena harus melewati berbagai pulau. Selain itu, banyak persoalan di laut karena banyak pihak yang berkepentingan di laut.

BP Batam sendiri masih punya sumber penghasilan di laut. Yakni dari jasa labuh tambat. Labuh jangkar berbeda dengan pajak labuh tambat. Labuh jangkar lebih merujuk pada kapal yang berlabuh di tengah laut, sedangkan labuh tambat pada kapal yang berlabuh di dermaga. BP Batam saat ini hanya memungut jasa labuh tambat sebagai PNBP.

“Lagipula bisnis lay up itu bisnis zombie, bukan bisnis utama kami,” ujarnya.

Meskipun begitu, Nasrul menyarankan Pemprov agar serius mengelola pajak labuh jangkar. Di Rempang-Galang jika dioptimalkan bisa menembus angka Rp400 miliar per tahun.

Sementara itu, dalam beberapa kali pertemuan dengan BP Batam, Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, menyebut potensi labih jangkar di 18 titik di Kepri mencapai Rp6 triliun per tahun.

Pemprov Kepri sebenarnya sudah lama ingin mengambil alih pengelolaan labuh jangkar alias lay up kapal-kapal di perairan Kepri itu. Hal ini ditandai masuknya aturan tentang tarif di peraturan turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi.

Pembahasan di tingkat Kementerian Perhubungan dan Kemaritiman sudah dilakukan empat kali. Akan tetapi,belum ada solusi terbaik. Jamhur berharap Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 segera terbit. Sehingga jelas duduk persoalannya.

Namun ia menilai, persoalan Pergub hanya terkait tarif saja. Sejauh ini, administrasi labuh jangkar berpegang pada Perda Retribusi Nomor 5 Tahun 2014. Besaran biayanya 0,035 dolar Amerika per gross tonage (GT) atau sekitar Rp 60.

“Yang menjadi persoalan adalah belum adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk menunjuk siapa yang mengelola wilayah laut Kepri dalam wilayah 12 mil itu,” paparnya lagi.

Padahal, sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset negara di wilayah laut bisa dilakukan dalam dua cara. Pertama, Gubernur bisa menunjuk langsung Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola. Sejauh ini BUP yang sudah memenuhi kapasitasnya adalah Batam dan Karimun. Sementara Kepri masih belum dalam proses penyelesaian administrasi.

Kedua, kewenangan tersebut dilelang kepada pihak swasta. Namun cara ini masih belum bisa dilakukan. “Masih menunggu regulasi yang pasti,” tutup Jamhur.

Akibat sengketa di tingkat menteri dan regulasi yang mandek di tingkat daerah (provinsi), sejak 1 April hingga menjelang akhir Juli 2017 ini, duit labuh jangkar kapal-kapal asing itu di wilayah 12 mil belum juga tertagih.

Kini muncul polemik lagi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat bernomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tertanggal 17 September 2021 berisi tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhan oleh pemerintah daerah.

“Jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah bersifat closed list sehingga pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD,” ujarnya dalam point pertama huruf a salinan surat tersebut.

Isi dalam surat tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Pemrov kepri tidak dibenarkan melakukan pungutan dari sektor labuh jangkar. Dengan adanya surat tersebut, Pendapatan Asli Daerah Kepri terancam akan hilang hingga Rp200 miliar

Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan menghentikan sementara pungutan retribusi daerah, berdasarkan surat dari Menteri Perhubungan. Selanjutnya, Pemprov Kepri, akan melakukan langkah upaya hukum dengan meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait pemahaman regulasi hukum, yang mengatur terkait pelayanan retribusi kepelabuhan daerah.

Di sisi lain DPRD Kepri pun mempertanyakan kinerja Pemprov Kepri yang terkesan tidak berdaya untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Runyamnya, Tahun 2018 sudah ditargetkan PAD Kepri dari sektor dari lego jangkar Rp30 miliar, Tahun 2019 Rp60 miliar, dan tahun 2020 juga Rp60 miliar.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rakor Virtual Lego Jangkar yang dihadiri oleh Menkominfo Johny G. Plate, Menteri KKP Edhy Prabowo, Perwakilan Kemenhub, Pushidros TNI-AL dan pihak terkait lainnya menyatakan, Standard Operational Procedure (SOP) lego jangkar di Kepri akan selesai 1 Juni lalu.

Rakor Virtual Lego Jangkar kemudian mengeluarkan beberapa Rekomendasi Rakor yang harus dilaksanakan antara lain.

Pertama, agar ketiga area lego jangkar dapat ditetapkan dengan regulasi dari Kemenhub dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan revisi Peta Laut Indonesia oleh Pushidros TNI-AL, disertai pula oleh sosialisasi pengaturan lego jangkar.

Kedua, segera dibuatkan Surat Keputusan Pencabutan dan Pembatalan lokasi lego jangkar selain tiga lokasi yang telah ditetapkan, berikut sosialisasi. Ketiga, dapat segera diputuskan koodinator penyusunan SOP.

Keempat, tata kelola dan pemanfaatan ketiga area lego jangkar, pemerintah pusat juga melibatkan pemerintah daerah. Dan terakhir, segera dilakukan penataan ulang kabel/pipa bawah laut, khususnya terkait pengaturan zona alur pada Perda RZWP3K dengan melibatkan Kemenkominfo, Kemenhub, KKP, dan Pushidros TNI-AL.

Adapun, ketiga area lego jangkar tersebut, yang telah ditetapkan berdasarkan Permenhub adalah, Perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Nipah, dan Perairan Pulau Galang.

Ketua DPC Indonesia National ShipOwners Assosiation (INSA) Batam, Osman Hasyim. Rabu (22/09/21) mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengubah industri maritim di Batam lebih maju. Ada lima layanan kunci yang harus disediakan yaitu, rasa aman, rasa nyaman, kepastian hukum, harga bersaing dan pelayanan prima.

Persoalannya mengapa banyak kapal yang tak mau berlabuh di Batam? Ada banyak hal yang mempengaruhi, terutama yang menyangkut rasa aman dan nyaman.

Menurut Osman, hal itu karena terlalu banyak instansi atau lembaga keamanan di laut kita yang ikut campur dalam masalah ini. Sehingga kesannya menyulitkan.

“Ya merasa tak ini (nyaman) aja kalau kapal diperiksa, sebentar lagi diperiksa, lembaga ini, instansi ini, ya jadi tidak nyaman. Mestinya cukup satu saja lah. Banyak sekali ada KPLP, polairud, Angkatan Laut, Bakamla, macam-macam lah,” kata dia,

Semua lembaga dan instansi itu bertindak atas nama negara. Semestinya negara cukup menunjuk salah satu dari instansi tersebut untuk mewakili negara.

“Ini tak boleh terjadi lagi ke depan. Kita harus mempercayakan tugas-tugas negara kepada satu lembaga atau instansi. Sebagaimana kita memberikan kepercayaan kepada polisi. Baik buruknya nanti kita koreksi. tak perlu semua ikut campur, kan repot jadinya,” ujar Osman.

Sementara itu, terkait harga bersaing, saat ini pihaknya tengah mengupayakan hal itu. Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah berjanji akan menurunkan tarif.

Janji itu menjadi angin segar bagi para pengusaha kapal. Sebab, menurut dia harusnya yang dikejar pemerintah bukan hanya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja. Tapi juga dari multiplier effect atau efek bergandanya kepada masyarakat Batam.

“Dari setiap kunjungan kapal akan memberikan kontribusi yang besar sekali. Bukan sedikit uang yang berputar itu di Batam,” kata dia.

Terkait besaran tarifnya, menurut Osman itu tak menjadi masalah. Tapi kebijakannya itu yang harus benar-benar diterapkan sesuai prosedur. “Dulu yang tak boleh dipungut pun dipungut. Sementara yang boleh dipungut tak dikelola. Jadi berantakan,” kata dia.

Hal itu menurutnya karena orang yang didudukkan di pelabuhan tidak kompeten. Sehingga aturan pun banyak yang ditabrak. Seperti pungutan yang harusnya tak dipungut, itu sudah melanggar hukum.

Osman mengatakan, potensi yang didapat dari labuh jangkar di Batam memang menjanjikan. Memang tak ada patokan berapa lama kapal labuh jangkar. Tapi biasanya ada yang 6 bulan hingga setahun.

“Kalau datang kunjungan untuk bongkar muat barang itu sebentar, tapi kalau yang menunggu order, nah itu lama,” kata dia.

Makin lama kapal labuh jangkar, efeknya terhadap usaha lain juga besar. Belanja untuk kebutuhan kapal yang paling besar. Osman mencotohkan untuk satu kapal tugboat misalnya, satu bulan bisa membelanjakan beberapa ratus juta. Pengeluarannya di antaranya untuk beli bahan bakar kapal, makan dan gaji anak buah kapal (ABK).

“Nah kalau ada ribuan kapal di sini, ada berapa ribu triliun yang berputar. Itu yang kita kejar,” kata dia.

Saat ini para pengusaha kapal sedang mengharapkan undang-undang yang mengatur kewenangan di darat dan di laut. Sehingga aturannya jelas.

“Undang-undang yang ada sekarang tak rinci. Belum mengatur batas misalnya yang di atas air ini kewenangan siapa, di tengah dan di bawah air ini kewenangan siapa. Belum ada. Kita butuh undang-undang maritim,” kata dia.(*)

*Laporan: Tim dari In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan/ berbagai sumber

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin