Home Kepulauan Riau Poros Maritim Dunia di Selat Malaka, Potensi Sekaligus Ancaman (3-habis)

Poros Maritim Dunia di Selat Malaka, Potensi Sekaligus Ancaman (3-habis)

Penyelundupan Memanfaatkan Out of Port Limit (OPL)

18
Puluhan Pekerja Migran Indonesia diselamatkan oleh jajaran Polres Bintan, Kamis (8/7/21). Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan tikus yang ada di Bintan. (F: Barakata.id/ist)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id- Posisi Provinsi Kepulauan (Kepri) yang bersinggungan langsung dengan perairan internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara memiliki kerawanan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Perairan Kepri menjadi border yang terbuka lebar. Dengan luas wilayah 8.201,72 kilometer persegi dan 96 persennya merupakan lautan, tentu tidak mudah menjaga kawasan ini dari pelanggaran hukum mulai dari perdagangan manusia atau tarfficking, ilegal fishing, penyelundupan narkoba, barang, bahkan perompakan, dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.


Apalagi saat ini berbagai tindak kejahatan tersebut menggunakan berbagai modus operandi mulai dari memanfaatkan perairan OPL (out of port limit) sampai menggunakan kapal mewah untuk menyelundupkan narkoba.

Baca Juga:

Aktivis kemanusiaan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, mengatakan penyebab perdagangan orang masif terjadi yaitu, masalah keluarga, tuntutan ekonomi, budaya, patriarki dan lainnya di tengah pandemi, dan pekerjaan di Indonesia sangat sedikit.

Untuk bisnis traficking, menggunakan sejumlah tipe modus operandi yakni tipe Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural atau tanpa dokumen sama sekali, menggunakan jalur pelabuhan tikus Bintan, Teluk Mata Ikan, Nongsa, Pulau Galang, Teluk Sebong, Sungai Kecil dan lainnya.

Kemudian modus PMI non prosedural melalui agensi tetapi menggunakan agen ilegal dan menggunakan paspor pelancong. Kemudian ada juga modus PMI mandiri, yaitu pekerja yang dibawa bekerja keluar negeri oleh keluarganya sendiri.

Kasus kejahatan yang cukup menonjol sebagai dampak negatif kawasan perairan terdepan adalah penyelundupan narkoba. Data Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam sepanjang tahun 2020 saja ada 44 kasus penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dengan nilai Rp 52 miliar.

Barang bukti dari 44 kasus 20.917,6 gram jenis sabu, 30.039 butir ekstasi, dan 31,7 gram ekstasi. Termasuk penyelundupan sabu melalui Bandara Internasional Hang Nadim.

Sementara untuk tahun ini, hingga Juli 2021 sudah ada 14,038 kasus percobaan penyelundupan yang berhasil ditangani Bea Cukai. Berdasarkan barang, penyelundupan rokok ilegal yang paling mendominasi dimana besarannya mencapai 41 persen, disusul minuman keras dengan 7 persen, kemudian narkoba dengan 7 persen dan kendaraan dengan 6 persen.

Selama periode 2021, Bea Cukai Batam sukses menangani 141 pelanggaran dengan nilai atas seluruh barang tangkapan sebesar Rp42.244.040.000 dan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp13.194.902.000.

“Jadi selama tahun 2021, KPU Bea Cukai Batam berhasil menangani 141 pelanggaran yang terdiri atas berbagai macam hasil penindakan dan nilai atas barang yang diamankan sebesar Rp42,24 miliar,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, M Rizki Baidillah.

Penindakan yang dilakukan Bea Cukai Batam berasal dari berbagai macam pelanggaran, mulai dari laporan pelanggaran hasil penindakan non patroli laut, patroli laut, narkotika, hingga limpahan dari instansi terkait.

Untuk April 2021 terdapat 57 penindakan non patroli laut, 3 patroli laut, 1 penindakan narkotika, dan 1 hasil limpahan dari instansi terkait.

“Rincian penindakan untuk April terdiri dari 21 penindakan atas pakaian, tas, sepatu, 15 pelanggaran rokok dan minuman alkohol ilegal, 15 pelanggaran berbagai jenis komoditi, 10 pelanggaran pornografi, dan 1 pelanggaran narkotika,” lanjut Rizki.

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam mencatat peningkatan drastis pada kasus penyelundupan. Hingga pertengahan bulan September 2016, BC telah menindak 241 kasus penyelundupan.

Padahal tahun 2015, BC hanya menindak 182 kasus penyelundupan. Diantaranya, penyelundupan handphone, beras, gula, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta narkotika.

Kepala Seksi Penindakan KPU BC Batam, Slamet Pramono mengatakan mayoritas transaksi penyelundupan ini dilakukan di wilayah perairan OPL (out of port limit). Modusnya yaitu penyelundupan dilakukan pukul 00.00-04.00 WIB antara ship to ship (kapal ke kapal) untuk barang seperti beras, dan gula.

Pemanfaatan potensi maritim secara tidak langsung juga menimbulkan persoalan lingkungan dan berimbas pada kehidupan atau mata pencaharian nelayan tradisonal yang berada di pesisir perairan padat pelayaran.

Hal ini tidak dapat terhindarkan sehingga diperlukan kebijakan untuk melakukan sistem zona tangkapan ikan dan pengembangan budi daya perikanan. Seperti pengembangan rumput laut di Pulau Amat Belanda di Kacamatan Belakang Padang. Juga upaya budidaya ikan di sejumlah perairan yang tidak menjadi lintasan kapal.(*)

*Laporan: Tim dari In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan/ berbagai sumber

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin