Barakata.id, Batam – Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismawati menyerahkan dokumen kependudukan kepada ratusan anak-anak di Kota Batam, Rabu (24/1/24). Para anak yang berada di naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) itu mendapatkan Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pengerahan dokumen tersebut turut dihadiri Wali Kota yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi serta Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Kepala Kejari Batam dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Mensos Risma mengapresiasi langkah strategis program kolaborasi Pemerintah Kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam itu. Menurutnya, program ini dapat menuntaskan permasalahan dokumen kependudukan bagi anak-anak.
BACA JUGA : Ansar Ahmad: Anak-Anak Kepri Harus Dapat Pelayanan Terbaik
Kata Risma, ini merupakan langkah penting untuk memenuhi hak-hak anak asuh LKSA sekaligus membuka pintu dan kesempatan untuk mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum yang layak.
“Setiap anak di Indonesia wajib dan berhak atas identitas diri. Ini semata-mata untuk keadilan. Saya mengapresiasi program ini karena pemerintah telah mengambil langkah penting untuk memenuhi hak-hak anak asuh LKSA,” ujarnya.
Sesuai Permendagri Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, hak warga negara Indonesia mestilah dipenuhi dengan memberikan serta memfasilitasi salah satunya pemberian identitas berupa KAI. Jika hal ini tidak dipenuhi oleh negara, tentu nasib dan keberlanjutan anak-anak yang Indonesia yang belum memiliki identitas akan menjadi problematika termasuk status dan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan serta memperoleh pekerjaan.
Usai meluncurkan KAI, mensos memberikan bingkisan berupa sembako dan fasilitas lainya.
BACA JUGA : Taman Cemara Asri Dapat RBRA Utama, Wujudkan Batam sebagai Kota Ramah Anak
Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyatakan, program kolaborasi antara Kejari Batam dan Pemko Batam ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak terlantar dan yatim piatu di bawah naungan LKSA agar mendapatkan hak-haknya sebagai WNI.
“Setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, memperoleh status kewarganegaraan, jaminan sosial dan pendidikan. Semoga dokumen kependudukan ini bisa bermanfaat untuk ke depannya,” ujar Rudi.
Ia berharap, program ini pun bisa terus berlanjut. Sehingga, permasalahan sosial berupa dokumen kependudukan anak terlantar dan yatim piatu di Batam bisa terselesaikan. Mengingat, pertambahan penduduk di Batam cukup tinggi selama tiga tahun terakhir.
BACA JUGA : Waspadai Flu Singapura, Bayi dan Anak-anak Rentan Tertular
Pria yang juga menjabat Kepala BP Batam itu mengatakan, angka kelahiran di Batam bisa berkisar hingga 35 sampai 40 ribu dalam setahun.
“Pertambahan penduduk yang cukup besar di Batam ini mesti diantisipasi. Sehingga tidak ada lagi permasalahan sosial ke depan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Ibu Menteri Sosial yang datang untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Batam,” pungkasnya.
Adapun Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu program ini. Anak telantar, fakir miskin dan anak yatim piatu merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, ia sangat mengapresiasi program pemberian dokumen kependudukan bagi anak-anak.
“Dukungan Dewan akan membantu serta memfasilitasi dalam bentuk kebijakan. Mendukung sekaligus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah. Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan perhatian dan fasilitas negara,” kata Nuryanto. (gam/ybt)
