Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ibu kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Senin (29/4/19).
Presiden mengatakan, pemindahan ibu kota ini untuk menyongsong pembangunan jangka panjang dalam kompetisi global. Pertimbangan lain, besarnya beban yang dipikul DKI Jakarta saat ini.
“Bebannya (Jakarta) berat, sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis,” ujar Jokowi saat membuka rapat.
Jokowi mengatakan, sejumlah negara telah melakukan langkah antisipasi tersebut. Misalnya Malaysia, Korea Selatan, Brazil, dan Kazakhstan.
“Pilihan lokasi yang tepat termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan,” ujarnya, dilansir dari Kontan.
Rencana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa kepemimpinan Soekarno, presiden pertama RI, usulan ini juga sudah dimunculkan.
Jokowi pun mengakui hal tersebut. Bahkan, di setiap era presiden baru, usulan ini juga mencuat, tapi juga hilang begitu saja tanpa tindak lanjut.
“Kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” ujar Jokowi
Tiga Alternatif Ibu Kota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam rapat terbatas itu, ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta.
Jika alternatif ini dipilih, nantinya di daerah seputaran Istana dan Monas akan dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Dengan demikian diharapkan terjadi efisiensi dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Sedangkan alternatif ketiga adalah pindah ke luar pulau Jawa, terutama ke kawasan timur Indonesia.
“Dalam rapat tadi Presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang.
Menurut Bambang, keputusan Presiden Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Meski demikian, dalam rapat tersebut pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota Republik Indonesia.
Menurut Bambang, penetapan lokasi baru (ibu kota negara) masih perlu pembahasan lebih lanjut.
“Akan dibahas lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” kata dia.
****
