Barakata.id, KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq tengah mengkaji kebijakan penutupan wilayah atau lockdown menyusul munculnya klaster baru Covid-19 dari seorang aparatur sipil negara. Menghitung-hitung kerugian ekonomi jika Karimun ditutup.
“Aspek ekonomi masyarakat jadi pertimbangan utama, sehingga kami harus berhati-hati dalam memutuskan lockdown,” kata Rafiq, Rabu (26/8/2020).
Klaster baru di Karimun muncul pekan ini. Seorang PNS yang positif diduga tertular di Depok, Jawa Barat.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menyatakan bahwa “lockdown” baru akan berlaku jika terjadi penambahan kasus dari oknum ASN tersebut.
“Saat ini kami tengah melacak kontak erat dengan ASN yang bersangkutan,” katanya.
Baca Juga:
- EKONOMI KARIMUN: Isdianto Rancang BUMD Pertanian
- Biru Merah Pilkada Batam
- Pandemi Covid-19, Rakernas KONI 2020 Digelar Virtual
Ia menjelaskan bahwa kemungkinan lockdown dilakukan dengan menutup pintu masuk Karimun, khususnya pelabuhan domestik selama 14 hari guna menekan penyebaran COVID-19.
“Saya ingin Karimun steril dulu dari wabah COVID-19, karena dalam beberapa hari terakhir ini kasus COVID-19 meningkat cukup signifikan,” katanya.
Namun, ia menegaskan tidak akan terburu-buru melakukan lockdown karena dapat berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Karena itulah diperlukan pertimbangan matang dan saran dari berbagai pihak.
Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepri menyebutakan hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 28 orang, dengan rincian sembilan orang masih dirawat/isolasi di RSUD Karimun, dan 19 orang sembuh.
Editor: Gunawan
Sumber: Antara
