Barakata.id, Jakarta – Realisasi Belanja APBD tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepri menjadi yang tertinggi di Indonesia. Atas capaian itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pun menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan diberikan dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (2/6/22).
Ada empat kategori penghargaan yang diberikan dari Kemendagri RI yakni, kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Realisasi Peningkatan PAD tertinggi, dan kategori Realisasi Program Taspen (Taspen Award). Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota.
Pada Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri” tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi. Sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang.
BACA JUGA : Pandemi COVID-19, APBD Kepri 2021 Turun Rp700 Miliar
Meski demikian, lanjut Tito, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula.
“Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi,” katanya.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih dan bangganya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri di tahun 2021 dengan sangat baik.
Menurut Ansar, berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemprov sehingga bisa menjadi salah satu pemerintah daerah yang meraih penghargaan dengan kategori Realisasi Anggaran Belanja Terbaik tahun 2021.
“Artinya tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD . Penghargaan ini hasil kerjasama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun,” kata dia.
BACA JUGA : APBD Kepri Belum Sehat, Masih Bergantung pada Pusat
Sebagai informasi, APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp3.918 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp3.809 triliun atau 98,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun. Adapun realisasi belanja sebesar Rp3.703 triliun atau 94,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau 99,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar. Dengan jumlah silpa audited tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK tahun 2021).
Strategi Ansar Ahmad
Gubernur Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode dan mantan anggota DPR RI tersebut membeberkan berbagai strategi yang dilakukannya dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD di Pemprov Kepri. Yakni dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi petumbuhan ekonomi daerah.
Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA lebih awal, kenudian penunjukan pejabat pengelola keuangan seperti PA,KPA,PPTK, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD dan lainnya.
“Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik,” kata Ansar.
BACA JUGA : Potensi Maritim dan Kemudahan Investasi, Dua Jurus Gubernur Bangkitkan Kepri
Hal tersebut, kata dia, tentunya dilakukan setelah ranperda APBD mendapat Persetujuan dari DPRD, tujuannya agar bisa selesai tepat waktu
Setrategi lainnya yang diterapkan Ansar adalah dengan mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termyn) pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Kemudian percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausaahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di Penghujung tahun, Terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik,” tegasnya.
Dan yang terpenting, lanjut Ansar, rapat evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Oleh OPD sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat. (ybt)
