Home Warta Nusantara

Jangan Kasih Ruang, Tindak Tegas Perusuh

123
Personel Polri berjaga di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/19).

Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintahannya tidak akan memberi ruang kepada siapapun yang akan menganggu keamanan nasional. Sebaliknya, ia selalu membuka ruang kepada siapapun yang ingin berkerja sama membangun negara

“Saya tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan menganggu keamanan, menganggu proses demokrasi, menganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/19).

“Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” sambung Jokowi

Dalam jumpa pers tersebut, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja.

Jumpa pers tersebut menyikapi aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan pada Selasa (21/5/19) dini hari hingga, Rabu pagi, di beberapa lokasi di Jakarta.

Pemerintah menduga, aksi kerusuhan tersebut sudah direncanakan. Hal itu terlihat dari kronologi kejadian.

Massa Bayaran

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya menemukan uang dengan jumlah total Rp6 juta dari para provokator yang ditangkap karena melakukan aksi anarkis di depan gedung Bawaslu dan Asrama Brimob Petamburan.

Saat diperiksa, para perusuh yang mayoritas adalah anak-anak muda ini mengaku dibayar untuk melakukan aksinya.

“Yang diamankan ini kami lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar,” kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/19).

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya menduga kericuhan yang terjadi setelah pembubaran aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu dipicu oleh massa bayaran. Sejumlah amplop berisi uang pun ditemukan dari massa yang diamankan.

“Ada juga massa yang masih simpan amplop, uangnya masih ada, dan kami sedang mendalami itu,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi menemukan ada 200 orang yang berkerumun di Jalan KS Tubun. Massa ini diduga bukan demonstran di depan gedung Bawaslu.

Polisi pun menduga bahwa massa itu dipersiapkan untuk membuat kerusuhan dari tadi malam hingga pagi tadi.

“Bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan,” ucap Iqbal.

Iqbal memastikan bahwa demonstran yang sejak siang melakukan aksi di depan gedung Bawaslu sudah bubar sejak pukul 21.00 WIB setelah menggelar salat tarawih.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyampaikan,  polisi mengamankan 257 terduga provokator dalam kerusuhan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Mnurut dia, sebanyak 72 orang di antaranya diamankan karena menyerang polisi dan merusak fasilitas umum saat demo di Gedung Bawaslu.

“Kenapa dilakukan penangkapan (tersangka terduga provokator di depan Gedung Bawaslu RI) karena melawan petugas yang sedang bertugas dan melakukan pengrusakan untuk masuk ke dalam Gedung Bawaslu,” kata Argo di Polda Metro Jaya.

Tanggapan BPN Prabowo-Sandi

Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa pihak yang menjadi provokator harus bertanggung jawab atas peristiwa kericuhan tersebut

“Yang bertanggung jawab adalah tentu mereka-mereka yang lakukan provokasi, mereka yang lakukan kekerasan,” ujar Dahnil ditemui, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/19)

Dahnil mengatakan, sejak awal Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur konstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Selain itu, Prabowo juga sudah meminta para pendukungnya yang menggelar aksi unjuk rasa agar mengedepankan kedamaian.

“Sejak awal Pak Prabowo memutuskan jalur konstitusional mendukung segala upaya konstitusional dan mendukung gerakan yang damai menggunakan hak demokrasi,” kata Dahnil.

Dalam kesempatan itu Dahnil juga mengimbau agar pihak kepolisian dan massa aksi sama-sama menahan diri.

Seperti diketahui, massa yang menolak hasil pilpres kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU, Rabu (22/5/2019).

“Kami atas nama BPN mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Kepolisian menahan diri tidak secara demonstratif menggunakan persenjataan dan lainnya melakukan serangan terhadap massa,” kata Dahnil.

“Kemudian massa yang demo juga harus tahan diri tidak lakukan kekerasan provokasi dan sebagainya,” tambahnya.

*****

Sumber: Kompas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin