Barakata.id, Batam – DPRD Kota Batam menggelar paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, Senin (19/5/25). Secara umum, fraksi-fraksi menyoroti sejumlah isu prioritas seperti bannjir, pendidikan, dan kebersihan (sampah).
Tapis Dabal Siahaan, juru bicara Fraksi PDIP menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan. Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicara Wirya Burhanuddin yang meminta agar pembahasan RPJMD melibatkan banyak elemen masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik.
“Kami minta agar pembahasan RPJMD ini melibatkan banyak elemen masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas publik,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Kamaruddin, meminta pemerintah kota Batam untuk aspek substantif dan teknis yang berbasis data seperti penangangan banjir dan sampah.
“Perlu lebih memperhatikan hal substantif seperti penanganan banjir dan pengelolaan sampah, jangan hanya normatif,” kata dia.
BACA JUGA : DPRD Batam Gelar Paripurna Bahas RPJMD 2025–2029
Kemudian, Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution menyampaikan lima catatan penting yang menjadi sorotan fraksinya. Di antaranya, RPJMD harus selaras dengan visi-misi kepala daerah, disusun secara komprehensif berdasarkan kajian akademis, serta tidak sekadar menyalin dokumen sebelumnya.
Sebagai dokumen resmi yang penting dan strategis, dokumen RPJMD tersebut tidak copy paste dari dokumen RPJMD periode sebelumnya.
“Harus sistematis dan terencana dengan baik. Kami menyetujui Ranperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan dibahas terbuka dan komprehensif sehingga menjadi landasan kuat mewujudkan visi misi kepala daerah,” ujar Surya.
Muhammad dari Fraksi PAN-Demokrat-PPP, juga menyampaikan sejumlah isu riorias yang perlu penegasan dan kejelasan langkah-langkah dalam mewujudkan kota yang bersih dan bebas banjir. Termasuk peningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, mendorong wajib belajar 12 tahun, dan memperluas lapangan kerja bagi warga lokal.
Selanjutnya, pembinaan UMKM menjadi lebih mandiri, dan mendorong program Batam Terang dengan penyediaan lampu tenaga surya karena masih banyak titik yang gelap, serta menaikkan taraf sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas dan RSUD.
“Kami juga mendorong agar dilakukan penambahan kecamatan sehingga memperbanyak jumlah kelurahan agar program PSPK dapat semakin luas dan menyentuh masyarakat. Selain itu perlu juga menegaskan Batam Smart City dengan memperbanyak titik CCTV, serta menyelesaikan persoalan kampung tua,” tegasnya.
Setelah penyampaikan padangan fraksi-fraksi selesai, pimpinan rapat Budi Mardiyanto mengatakan, semua pandangan fraksi akan dijawab oleh Pemerintah Kota Batam. Diagendakan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad akan menyampaikan jawaban tersebut pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (22/5/25). (bar)
