Barakata.id, Batam – Manajemen PT Rigspek Perkasa mangkir dalam hearing atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi IV DPRD Kota Batam, Kamis (2/10/25). Absennya manajemen perusahaan manufacturing itu membuat para wakil rakyat kecewa.
Ini adalah kali kedua pihak perusahaan tidak memenuhi undangan rapat. Pada RDPU sebelumnya beberapa waktu lalu, manajemen PT Rigspek juga mangkir.
RDPU yang membahas persoalan perselisihan hubungan industrial antara PT Rigspek Perkasa dengan mantan pekerjanya, Rimbun Siahaan Simanjuntak itu dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV.
Tampak juga hadir pejabat dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam serta perwakilan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kepri.
BACA JUGA : Mogok Nasional, Apindo dan Kadin Keluarkan Edaran Soal Sanksi untuk Buruh
Pimpinan rapat menyampaikan bahwa manajemen perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi sistem pengangkatan, dengan layanan meliputi inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi peralatan pengangkatan itu sudah mengirimkan surat berisi alasan ketidakhadiran mereka di RDPU tersebut. Meski demikian, hal itu menimbulkan kekecewaan bagi para anggota dewan.
“Tentu saja kami sangat menyayangkan sikap Direktur PT Rigspek Perkasa yang kembali tidak hadir. Bahkan saat kami mendatangi perusahaan ini beberapa waktu lalu, beliau juga tidak bisa ditemui dengan alasan sedang di luar kota,” ujar Dandis.
Ia menegaskan, RDPU ini dilaksanakan bukan untuk menambah masalah melainkan untuk mencari solusi. Katanya, RDPU merupakan forum untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pihak perusahaan.
“DPRD Batam bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Kami berusaha merespons dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Upaya kami memanggil para pihak adalah untuk memediasi dan mencari solusi penyelesaian masalah yang bisa disepakati bersama, bukan memaksakan kehendak DPRD,” tegas Dandis.
“Kita akan segera membahas langkah-langkah lanjutan bersama anggota komisi terkait sikap perusahaan yang dinilai menghindar,” pungkasnya. (bar)
