Barakata.id, Batam – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD beserta Nota Keuangan tahun anggaran 2024, dilanjutkan untuk dibahas, Rabu (17/7/24). Persetujuan itu dibacakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Waka III DPRD Batam Ahmad Surya dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin.
Secara umum, seluruh fraksi memutuskan menyetujui agar Ranperda tersebut dibahas di tingkat selanjutnya meskipun dengan sejumlah catatan.
Pemandangan pertama disampaikan F-Nasdem yang dibacakan Taufik A Mutansir. Sedangkan dari F-Golkar dibacakan Jimmy Nababan, dan pandangan F-PKS dibacakan Rohaizat. Lalu dari F-Hanura Boby Alexander, F- Gerindra Capt Luther Jansen, F- PAN Safari Ramadhan, F- PKB dibacakan Aman, dan F- Demokrat-PSI Muhammad Yunus.
Sementara, PDI Perjuangan, langsung menyerahkan pandangannya melalui seorang pegawai. Karena, anggota F-PDIP melaksanakan Bimtek. Meskipun semua fraksi menyetujui untuk dilanjutkan namun, F- PKB Aman dan F-Demokrat-PSI Muhammad Yunus, memberikan catatan.
BACA JUGA : DPRD Batam Mulai Bahas Rancangan APBD Perubahan 2024
Aman mengatakan, ada beberapa sektor pendapatan yang harus di tingkatkan. Salah satunya yang mempunyai potensi luar biasa adalah retribusi parkir tepi jalan umum.
“Bahwa data yang disampaikan oleh Dishub Batam, kendaraan roda empat 300 ribu. Kalau kita ambil 50 persen saja kalau kita dorong semuanya menggunakan jasa parkir langganan maka ada potensi pendapatan daerah Rp 90 miliar,” ucapnya.
Maka dari itu kata Aman, fraksinya meminta Dishub Batam untuk memperbaharui dari tahun ke tahun minimal 50 persen dari jumlah kendaraan roda empat menggunakan jasa parkir langganan.
Di samping itu masih ada sektor lain seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus melesat. Kemudian di sisi belanja ke depan Pemko Batam harus fokus kepada bagaimana sektor pendidikan mencapai standar sarana dan prasarana dilengkapi.
“Kemudian dari sisi belanja tingkatan SDM pencari kerja dan potensi lapangan kerja, agar bisa mengurasi tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan di Batam,” kata dia.
“Kalau bisa tercapai, kita mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat dengan potensi Rp 100 miliar itulah catatan yang disampaikan. Dan kita menyetujui agar ini dilakukan pembahasan dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya,” jelasnya.
BACA JUGA : DPRD Batam Dorong Pemerintah Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta Melalui APBD
Sementara, F-Demokrat-PSI Muhammad Yunus menyampaikan, Pemko Batam hendaknya memberikan perhatian lebih kepada delegasi dan kontingen dalam mengikuti perlombaan dalam negeri maupun luar negeri.
“Kemudian kami memandang ada hal lain mengingat bertambahnya PAD dan dana bagi hasil. Maka dari itu kita dari fraksi partai Demokrat meminta agar adanya penanganan sampah di Batam, lebih diperhatikan dan juga pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang kemarin terkendala,” ucapnya.
Di samping itu, fraksinya juga meminta penambahan anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir). Menurutnya kurang karena masih banyak permintaan masyarakat yang belum terakomidir oleh fraksinya.
“Kami berharap mendapatkan tambahan anggaran pokir anggota DPRD Batam dari fraksi kami, mengingat masih banyak permintaan masyarakat yang belum terlaksana. Mumpung PAD bertambah, apa salahnya kami diberi kesempatan untuk menambah pokir dan kami sangat berharap,” kata dia. (bar)
