Barakata.id, Batam – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna di gedung utama, Senin (21/7/25). Ada tiga agenda utama yang dibahas dalam paripurna itu yakni, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda Kota Ramah Anak, serta laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhamad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Budi Mardianto. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Dalam pemaparannya, Amsakar menekankan pentingnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Ia menyatakan bahwa data kependudukan yang akurat menjadi dasar krusial bagi perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.
“Administrasi kependudukan bukan sekadar tugas administratif, tapi merupakan kewajiban konstitusional dan moral,” kata dia.
BACA JUGA : DPRD Batam Gelar Paripurna Laporan Pansus DPRD LKPJ Wali Kota Batam 2024
Ia merujuk pada Pasal 7 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pengaturan teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang memperkuat kewajiban daerah dalam menjalankan urusan administrasi tersebut secara menyeluruh.
Selain itu, dalam rapat paripurna turut disampaikan penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Ramah Anak, yang bertujuan mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak di Batam. (bar)
