Batam – Warga Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan sengketa lahan yang mereka alami dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL). Mereka mendesak lahan yang dikuasai perusahaan dikembalikan kepada warga.
Koordinator Masyarakat Bakung Udik, Antoni AT mengatakan, sengketa lahan seluas sekira 2.000 hektare antara warga dengan PT SIL sudah berlangsung selama 27 tahun, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal selesai. Berbagai cara telah diupayakan masyarakat tapi belum menunjukkan hasil.
Kini, masyarakat memutuskan membuat laporan kepada Presiden Jokowi. Surat laporan kasus sengketa itu telah dimasukkan melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/6/19).
“Laporan kami diterima oleh pak Abet Nego Tarigan selaku Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden,” kata Antoni AT dalam siaran pers kepada barakata.id.
Baca Juga : Lahan Kampung Tua Batam Resmi Jadi Hak Milik
Menurut Antoni AT, masyarakat adat Bakung Udik telah menempati lahan yang disengketakan itu sejak tahun 1992. Lalu tiba-tiba saja PT SIL mempersoalkan dan mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut.
Konflik antara warga Bakung dengan PT SIl yang disebut mengantongi izin hak guna usaha (HGU) perkebunan di wilayah itu seolah tanpa akhir.
Karena itu, lanjut Antoni, masyarakat melaporkan kepada Presiden Jokowi dengan harapan masalah ini dapat dibereskan melalui penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan melalui Kantor Staf Presiden.
“Masyarakat menuntut pengembalian tanah milik mereka yang dikuasai oleh PT Sweet Indo Lampung,” katanya.
Antoni saat ini dipercaya untuk mengkoordinir sebelas umbul di Bakung Udik yakni Umbul Kayu Mulu Tengah, Kuyung Gepeng, Tulung Getok, Bawang Tokang Gabaou, dan Ulu Lebung Atas. Kemudian Umbul Olok Berak Tengah, Darat Nyului, Sepertu Atas, Lebok Ilir, Bawang Tafpui Udik, dan Olok Keparang.
“Kami akan perjuangkan seluruh tanah warga Bakung Udik ini. Harapan kami kepada Presiden RI dapat menegakkan keadilan bagi rakyat di Bumi Lampung,” ujar Antoni.
Minta pendampingan SMSI
Selain melaporkan kepada Presiden Jokowi, untuk mewujudkan harapan masyarakat Bakung Udik itu, Antoni dan perwakilan warga lainnya juga meminta pendampingan kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
SMSI merupakan organisasi perusahaan pers atau media dalam jejaring (online) yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Antoni berharap, dengan kekuatan jaringan yang dimiliki SMSI, masalah sengketa lahan yang dialami masyarakat adat Bakung Udik bisa segera menemukan solusi terbaik.
“Kami berharap SMSI melalui jaringan medianya bisa membantu mengawal proses atau upaya-upaya yang sedang dilakukan agar penyelesaiannya berlangsung objektif,” ujar Antoni.
Baca Juga : Presiden Setuju Lahan di Batam Jadi Hak Milik
Sebelum ke Kantor Staf Kepresidenan, rombongan masyarakat Bakung Udik juga mendatangi Jurnalis Boarding School di Cilegon Banten yang didirikan oleh pengurus SMSI. Di tempat itu, rombongan diterima Sekretaris SMSI, Firdaus yang termasuk masyarakat Lampung di perantauan.
Masyarakat berharap Firdaus dan SMSI turut serta bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung yang di kuasai para pemilik modal yang sudah bertindak semena-mena.
Firdaus yang didampingi oleh Yono Hartono, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama SMSI serta Julherman, Kepala Sekretariat SMSI Pusat, menegaskan dirinya sangat mengapresiasi perjuangan masyarakat Bakung Udik.
Sebagai insan pers, Firdaus menegaskan dirinya akan berusaha sekuat tenaga membantu hukum ditegakkan, dan berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Saya berjanji tidak akan diam melihat hak orang banyak dikuasai sepihak oleh pihak tertentu. Soal sengketa lahan ini, saya akan langsung berkoordinasi dengan jaringan SMSI di seluruh Indonesia,” katanya.
*****
